BEI Rilis Aturan Terbaru Perdagangan Saham hingga Waran Terstruktur

BEI juga akan menerapkan periode non-cancellation yang akan diberlakukan pada 2025 melalui pengumuman Bursa lebih lanjut. Periode non-cancellation merupakan periode tertentu pada sesi pra- pembukaan dan pra-penutupan. Pada periode ini pesanan yang telah dimasukkan ke dalam sistem JATS tidak dapat diubah dan dibatalkan.

Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan pembentukan harga yang tidak wajar, menjaga stabilitas harga selama proses pembentukan harga di sesi pra-pembukaan dan pra-penutupan, serta mengurangi risiko praktik manipulasi pasar seperti spoofing. Kebijakan ini juga sejalan dengan praktik terbaik secara global serta diharapkan dapat memperkuat integritas proses penetapan harga di awal dan akhir sesi perdagangan.

Pada peraturan II-A terbaru, BEI juga melakukan penyesuaian terhadap pengaturan auto rejection pada perdagangan Waran konvensional di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Auto rejection Waran pada hari pertama dicatatkan berlaku ketika harga pesanan Waran sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi underlying-nya.

Sedangkan penerapan auto rejection Waran setelah hari pertama dicatatkan berlaku ketentuan berdasarkan nilai yang lebih kecil antara harga pesanan yang sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi underlying-nya dengan auto rejection berjenjang sesuai dengan harga Waran. Dengan adanya penambahan pembatasan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko volatilitas pergerakan harga dan mempertegas norma kewajaran perdagangan efek bersifat ekuitas.

Selaras dengan perubahan peraturan II-A, untuk mempertegas norma kewajaran pada perdagangan Waran Terstruktur, BEI juga melakukan pembaruan peraturan nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.

Sebelumnya, ketentuan perdagangan Waran Terstruktur mengacu pada Peraturan Nomor II-A yang juga mengatur perdagangan Waran konvensional. Namun melalui perubahan Peraturan II-P, beberapa aspek perdagangan Waran Terstruktur kini diatur secara mandiri untuk memberikan kejelasan dan kesesuaian dengan karakteristik instrumen ini.

Pada peraturan II-P terbaru, terdapat beberapa poin perubahan, antara lain pengaturan auto rejection Waran Terstruktur di Pasar Tunai, penerapan Maximum Price Movement (jenjang perubahan harga maksimum) Waran Terstruktur di Pasar Regular, dan penambahan beberapa definisi baru pada peraturan.

Perubahan ini diharapkan dapat mendukung perdagangan Waran Terstruktur yang lebih wajar dan transparan untuk semua pihak. Pada peraturan II-P terbaru, perdagangan Waran Terstruktur di Pasar Tunai yang tidak melibatkan liquidity provider, diterapkan auto rejection berjenjang guna mencerminkan dinamika harga yang lebih terjaga.

Pada hari pertama dicatatkan, auto rejection akan berlaku ketika harga pesanan Waran Terstruktur sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi underlying-nya. Selanjutnya, setelah hari pertama dicatatkan, berlaku ketentuan berdasarkan nilai yang lebih kecil antara harga pesanan yang sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi underlying- nya dengan auto rejection berjenjang sesuai dengan harga Waran Terstruktur.

Sedangkan pada Pasar Reguler Waran Terstruktur, mekanisme auto rejection tetap sama, yaitu berlaku ketika harga pesanan sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi underlying- nya. Hal tersebut dikarenakan Waran Terstruktur memiliki liquidity provider yang secara aktif menyediakan kuotasi beli dan jual di Pasar Reguler. 

Selanjutnya, perubahan Peraturan II-P terbaru juga mencakup penerapan jenjang perubahan harga maksimum untuk perdagangan Waran Terstruktur, yang belum diatur sebelumnya. Penetapan jenjang perubahan harga ini bertujuan untuk menjaga norma kewajaran dalam perdagangan Waran Terstruktur tanpa menghambat potensi volatilitas harga yang lebih besar dibandingkan dengan underlying-nya.

Untuk rentang harga kurang dari Rp 200 perubahan harga maksimum sebesar Rp 50, untuk rentang harga Rp 200 – Rp 500 perubahan harga maksimum sebesar Rp 100, untuk rentang harga Rp 500 – Rp 2.000 perubahan harga maksimum sebesar Rp 200, untuk rentang harga Rp 2.000 – Rp 5.000 perubahan harga maksimum sebesar Rp 300, dan untuk rentang harga lebih dari Rp 5.000 perubahan harga maksimum sebesar Rp 500.

Dengan diberlakukannya Peraturan Nomor II-A yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00196/BEI/12-2024 dan II-P yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep- 00197/BEI/12-2024, maka Peraturan Nomor II-A dan II-P sebelumnya yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00055/BEI/03-2023 pada 30 Maret 2023 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00019/BEI/04-2022 pada 11 April 2022 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.