Begini Kondisi Won dan Indeks Kospi Korea Selatan Usai Presiden Yoon Suk Yeol Dimakzulkan

Investor dan analis memperingatkan kekhawatiran jangka panjang yang telah ganggu aset Korea Selatan pada 2024 termasuk ketakutan tentang ancaman tarif Presiden Terpilih AS Donald Trump masih bebani sentimen.

“Masalah-masalah yang membebani pasar saham lokal seperti masa jabatan kedua Trump sebagai presiden dan keterlambatan di sektor chip, belum terselesaikan sehingga ketidakpastian masih ada,” ujar Head of Equity NH Amundi Asset Management Co, Park Jinho.

Regulator Korea Selatan telah mencoba meredakan ketegangan. Bank sentral berjanji pada Minggu untuk menstabilkan pasar keuangan, dan gejolak pasar akan mereda setelah pemungutan suara.

Pada Senin, otoritas keuangan mengulangi janjian untuk terus memantau pasar selama 24 jam sementara bursa saham akan membentu komite untuk mengelola potensi volatilitas.

Pemungutan suara pemakzulan memerlukan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang memiliki waktu 180 hari untuk membuat keputusan dan dapat mengembalikan Yoon jika memutuskan pemakzulan tidak sah. Persetujuan pengadilan akan memicu pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.

Won anjlok terhadap dolar AS setelah setelah darurat militer diberlakukan. Para pembuat kebijakan merespons dengan cepat, berjanji untuk mengerahkan semua langkah untuk menstabilkan pasar.

Namun, Won tetap melemah sejak saat itu. Mata uang tersebut sempat merosot ketika sebuah surat kabar lokal melaporkan Yoon mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali darurat militer, dan kembali turun setelah parlemen gagal meloloskan RUU pemakzulan sebelumnya.

"Disahkannya RUU pemakzulan akan menyiratkan masa terburuk bagi won dalam hal ketidakpastian politik telah berakhir dan pasar akhirnya akan dapat mengukur arah mata uang,” ujar Ekonom Shinhan Bank Co, So Jaeyong.

"RUU itu akan membantu membatasi kerugian won pada sekitar 1.444 terhadap dolar AS,” ia menambahkan.

Sebelumnya, dengan 204 suara setuju, 85 suara menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah dari 300 anggota dewan, Ketua Parlemen Nasional Woo Won-shik mengumumkan bahwa pemungutan suara atas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol telah disetujui.

"Untuk rakyat, kami berharap akhir tahun Anda akan sedikit lebih bahagia sekarang, dan semua perayaan akhir tahun yang dibatalkan bisa dipulihkan," kata Woo Won-shik, seperti dikutip dari BBC, Sabtu (14/12/2024).

"Masa depan Republik Korea dan harapan kami ada di tangan rakyat, harapan kami sangat kuat. Terima kasih banyak."

Kekuasaan dan tugas kepresidenan Yoon Suk Yeol akan dihentikan setelah salinan dokumen tentang pemakzulan diserahkan kepadanya dan ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Mahkamah Konstitusi kemudian memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon Suk Yeol akan diberhentikan sebagai presiden atau mengembalikan kekuasaannya.

Jika dia diberhentikan dari jabatannya, pemilu nasional untuk memilih penggantinya harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Yoon Suk Yeol selamat dari pemungutan suara pemakzulan akhir pekan lalu atas kekacauan politik yang diciptakannya melalui deklarasi darurat militer yang berlangsung singkat pekan lalu.

Dia tetap mempertahankan kekuasaannya, meskipun semakin banyak seruan agar dia mundur.

Yoon Suk Yeol dan para sekutunya saat ini sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan pasca deklarasi darurat militer dan larangan perjalanan telah diterapkan pada beberapa di antaranya.