Prospek Saham Indofood hingga Unilever di Tengah Kenaikan UMP 2025 dan Penerapan PPN 12%

Lebih lanjut, deflator PDB tumbuh sebesar 1,5% yoy pada kuartal III 2024, menunjukkan pemulihan dibandingkan dengan -0,4% yoy pada kuartal III 2024. Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) naik menjadi 125,9 pada bulan November 2024 dibanding 121,1 pada bulan Oktober 2024, meskipun proporsi pengeluaran untuk konsumsi sedikit menurun menjadi 74,4% pada bulan November 2024 dibanding 74,5% pada bulan Oktober 2024. Hal ini menunjukkan sinyal positif, terutama karena setelah musim pemilihan umum pada bulan Februari 2024, tingkat konsumsi berada di sekitar ~73%.

"Kami memperkirakan momentum musim perayaan pada triwulan ke-4 2024 dan triwulan ke-1 2025 akan semakin mendorong pengeluaran rumah tangga," tulis riset tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai angka tertinggi sepanjang masa yaitu Rp 3.613,1 triliun. Lebih lanjut, anggaran perlindungan sosial diperkirakan naik 4% yoy, mencapai Rp 504,7 triliun pada tahun anggaran 2025 dibanding Rp 485,1 triliun pada prospek tahun anggaran 2024, sebagian besar didorong oleh program subsidi.

Ini termasuk rencana Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah juga memiliki ruang fiskal yang signifikan untuk memfokuskan dana subsidi guna meningkatkan belanja konsumen, didukung oleh perkiraan harga komoditas yang stabil pada tahun anggaran 2025.

Selain itu, berbagai inisiatif seperti Program Makan Gratis, program quick-win dari Prabowo, tidak hanya bertujuan untuk mendukung gizi masyarakat tetapi juga menciptakan efek berganda dalam rantai pasokan domestik, yang berpotensi merangsang ekonomi lokal dengan melibatkan UKM. Program ini dapat secara signifikan meningkatkan konsumsi domestik.

Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun anggaran 2025, melebihi kenaikan UMP rata-rata 5 tahun sebesar 3,9%. Namun, risiko dan tantangan sudah di depan mata untuk subsektor tertentu.

Meskipun prospek konsumsi domestik untuk tahun 2025 tampak positif, beberapa kebijakan baru berpotensi meredam pertumbuhan konsumsi. Salah satunya adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari - 25 Januari. Tanpa penyesuaian kebijakan lain, kenaikan PPN ini dapat menurunkan permintaan konsumen.

Lebih jauh, penyederhanaan tarif BPJS Kesehatan, seperti penghapusan Kelas III, berpotensi berdampak pada pendapatan yang dapat dibelanjakan. Kebijakan ini dapat membebani sebagian segmen masyarakat dengan biaya BPJS yang lebih tinggi, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pengeluaran lain.

Selain itu, pemerintah berencana mengenakan bea cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (SSB). Bea cukai dapat berdampak pada subsektor FMCG tertentu dengan meningkatkan harga eceran, mengurangi volume penjualan, dan menurunkan margin keuntungan. Risiko ini dapat meredam minat konsumen, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah.