Sukses

Paket Kebijakan Pemerintah Dinilai Lamban

Pemerintah dinilai lamban dalam mengurangi defisit transaksi berjalan dan menumbuhkan iklim investasi.

Rencana pemerintah untuk kembali mengeluarkan paket kebijakan untuk mengurangi current account defisit/defisit transaksi berjalan dan menumbuhkan iklim investasi di Indonesia dinilai terlalu lama.

Hal itu dikarenakan hingga saat ini kondisi pasar keuangan Indonesia yang terlihat sangat volatile dengan para pelaku pemodal asing masih keluar masuk pasar modal Indonesia.

"Pasar harus dikasih omongan yang kondusif oleh Pemerintah, itu bisa janji bisa program. Penanganan kita sebenarnya tidak jelek banget, cuma kan paket kebijkan terlalu lama, dan lamban," ungkap Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo saat berbincang dengan Liputan6.com yang ditulis, Senin (25/11/2013).

Satrio mengungkapkan, pasar modal itu sebenarnya tidak hanya didukung oleh pengaruh angka dari data-fata ekonomi Indonesia, melainkan juga dari segi fundamental.

"Sebenarnya nomor satu data ekonomi harus mengurangi data defisit, kedua kemampuan pemerintah menenangkan pasar, kan ada faktor psikologis," tutur Satrio.

Dengan kondisi seperti saat ini, Satrio lebih memprediksi kondisi pasar uang di Indonesia akan menunjukkan stabilitas dengan semakin percayanya pemodal asing untuk masuk kembali ke Indonesia pasca Pemilu 2014.

Lebih lanjut menurut Satrio, lamanya paket kebijakan tersebut membuat industri pasar keuangan di Indonesia didominasi oleh para pemain lokal. Untuk itu dia menyarankan agar pemerintah melakukan intervensi psikologis kepada pasar keuangan Indonesia.

"Asing memang sudah keluar semua, asing lolos level, untuk dana asing yang di sini, ini sudah orang ya sudah lah, barang di take profit, barang yang mereka punya sejak IHSG di harga 2000-3000 mereka ambil semua," kata Satrio.

Pemerintah berencana mengeluarkan paket kebijakan kedua demi mendukung paket kebijakan yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya. Pada awalnya pemerintah akan mengeluarkan hal itu pada Oktober 2013, namun hingga saat ini paket kebijakan lanjutan tersebut belum juga di umumkan pemerintah. (Yas/Ahm)


Video Terkini