Kisruh Festival Film Berlin, Petinggi Kemenpar Diminta Mundur

Liputan6.com, Jakarta Para pekerja film Indonesia berkumpul di Kementrian Pariwisata (Kemanpar), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).  Kehadiran mereka sebagai bentuk kekecewaan, lantaran Direktur Perkembangan Industri Perfilman, memberangkatkan wakil untuk insan film Indonesia yang diragukan kapabilitas dan kredibilitasnya.

Untuk itu aksi yang dipimpin oleh Joko Anwar, melayangkan surat terbuka untuk nantinya ditembuskan ke Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, mereka Ingin Menteri Pariwisata, Arief Yahya, memberhentikan Sekjen dan Dirjen dari Jabatannya.

"Kita mau Drs Ukus Kuswara Sekretaris Jenderal Kementrian Pariwisata, dan Prof. Dr. HM. Ahmad Sya Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya untuk mundur dari jabatannya, dan tidak tidak menerima jabatan di sektor ekonomi kreatif," kata Joko Anwar saat berorasi de depan pintu masuk Kemenpar di kawasan Monas.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Industri Perfilman, Armein Firmansyah, telah dicopot dari jabatanya, terkait masalah tersebut.
Joko Anwar melihat pencopotan Armein tak menyelesaikan masalah, dan harus ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.

Untuk itu Joko Anwar Cs  mendesak, pihak berwenang untuk mengusut tuntas penyalahgunaan uang negara untuk kegiatan-kegiatan serupa.

"Kami para pekerja film Indonesia menyatakan bahwa pencopotan jabatan tersebut bukanlah penyelesaian yang tuntas dari masalah yang selama ini menggerogoti pemerintah dalam memajukan perfilman Indonesia," paparnya.

Beberapa sineas ikut hadir di antaranya Ayushita, Aming, Lukman Sardi, Atiqah Hasiolan, Rio Dewanto, Nia Dinata dan lainnya. Mereka berharap, lewat aksi ini, pemerintah bisa membangun perfilman secara sehat dan profesional.

"Kami mendesak agar uang rakyat yang dikelola pemerintah untuk membangun perfilman Indonesia ditata secara profesional, bersih dari segala kepentingan pribadi dan transparan," tandasnya.

Selain itu mereka juga melakukan aksi pembubuhan tanda tangan, sebagai bentuk kekecewaan terhadap aparatur negara yang menyalah gunakan uang negara.