Sukses

Jokowi Diganjar Kartu Kuning, Ini Balasan Kaesang Pangarep

Kaesang Pangarep semakin melebarkan sayap bisnisnya.

Jakarta Khalayak digegerkan dengan diberikannya kartu kuning pada orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Dies Natalies yang digelar di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jumat (2/2).

Ternyata peristiwa yang menggemparkan tersebut dimanfaatkan sang anak, Kaesang Pangarep untuk mempromosikan akun @madhang.id melalui meme yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya @kaesangp.

Dalam meme yang diunggah tersebut, tampak Kaesang memakai baju wasit dan mengangkat kartu kuning kepada kakaknya, Gibran Rakabumi yang memakai kostum klub sepakbola Liga Spanyol, Real Madrid.

 

2 dari 3 halaman

Promo Aplikasi

 

Ayo mas @chillipari harus makan lewat aplikasi @madhang.id dulu sebelom saya kartu kuning . Perut saya kok gitu banget ya

A post shared by Kae Sang Pangarep (@kaesangp) on

 

Dalam Meme tersebut, Kaesang menyuruh Gibran makan dalam bahasa Jawa, 'Heh mas Gibran, Madhang dulu sana, tak kartu kuning loh'. Kemudian, dijawab Gibran, 'yo Sang, tak madhang sek'.

"Ayo mas @chillipari harus makan dulu lewat aplikasi @madhang.id sebelum saya kartu kuning. Perut saya kok gitu banget ya," tulis Kaesang sebagai caption foto.

Meme yang baru diunggah beberapa jam lalu tersebut pun banjir like dan komentar positif dari warganet. Tak sedikit yang berkomentar aksi Kaesang yang santai menanggapi kasus yang kemarin menimpa ayahnya. Kaesang banjir pujian karena memanfaatkan viral untuk promosi bisnis kakaknya.

 

 

3 dari 3 halaman

Latar Belakang

 

Sebagaimana diketahui, aksi pemberian kartu kuning oleh Ketua BEM UI, Zaadit pada acara Dies Natalis UI ke-68 itu dilakukan bersama para gerakan BEM di UI yang terdiri atas BEM UI, BEM FKM UI, BEM Psikologi UI, BEM FF UI, BEM FIB UI, BEM FMIPA UI, BEM FKG UI, BEM FIA UI, BEM Fasilkom UI, dan BEM Vokasi UI.

Dikabarkan, motivasi aksi tersebut dilakukan mahasiswa agar pemerintah segera menyelesaikan Kejadian Luar Biasa (KLB) Asmat. Sebab, warga sangat membutuhkan infrastruktur hingga pendidikan yang hingga kini masih sangat minim.

Lebih lanjut Zaadit menyebutkan tuntutan dari mahasiswa. Di antaranya, menolak penunjukan dua Jenderal Polri sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Mereka menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak tepat karena menunjuk dua penegak hukum aktif terjun ke politik. (Baca berita selengkapnya di Jawapos.com)