Daftar Tamu Pernikahan William-Kate Memicu Kontroversi

Liputan6.com, London: Daftar tamu pernikahan kerajaan Inggris Pangeran William dan Kate Middleton telah memicu kontroversi setelah raja dan pengeran dari negara-negara dengan catatan hak asasi manusia buruk diundang, tapi dua mantan perdana menteri Inggris malah tidak diundang.

Seperti dilansir AFP, baru-baru ini, para aktivis HAM mengkritik Pangeran William dan Kate Middleton karena mengundang pangeran asing dari Bahrain, Swaziland, dan negara lain yang pemerintahnya menindas dengan keras aksi protes pro-demokrasi dalam beberapa pekan belakangan.

Beberapa surat kabar Inggris juga menunjukkan mantan perdana menteri Tony Blair dan Gordon Brown justru tidak ada dalam daftar yang dikeluarkan akhir pekan lalu, sementara mantan pemimpin Konservatif Margaret Thatcher dan John Major diundang. Beberapa pejabat kerajaan mengatakan Blair dan Brown tidak diundang karena tidak seperti Mayor dan Thatcher, yang bukan penerima penghargaan tertinggi Inggris "Knights of the Garter."

Pihak kantor William, Istana St. James, mengatakan pernikahan ini "bukan acara kenegaraan. Jadi tidak ada alasan mereka (Blair dan Brown) harus diundang," kata laporan Sunday Telegraph.

Major merupakan perdana menteri Inggris yang menjabat sejak 1990-1997 dan bertindak sebagai pelindung bagi Pangeran William dan Harry setelah kematian ibu mereka, Diana. Ia pun sudah menyatakan akan hadir, tetapi Thatcher, yang dijuluki "Wanita Besi" yang berkuasa pada 1979-1990, menolak hadir dengan alasan kesehatan.

Mereka yang akan hadir pada perkawinan Jumat ini di Westminster Abbey itu termasuk pesepak bola David Beckham dan isterinya, Victoria, pemusik Elton John dan aktor "Mr. Bean" Rowan Atkinson [baca: David Beckham dan Mister Bean Juga Diundang].

Tetapi, ada kejutan ketika para pejabat kerajaan mengumumkan bahwa Putera Mahkota Salman dari Bahrain juga akan hadir. Laporan sebelumnya mengatakan penguasa negara Teluk itu tidak akan hadir terkait aksi demonstrasi di sana yang menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas.

Grup kampanye republik anti-monarki mengkritik dimasukkannya beberapa raja; tidak hanya dari Bahrain, tapi juga Arab Saudi, Oman, Brunei, Qatar, Swaziland, Lesotho, Bhutan, dan Kuwait. Mereka meminta pihak kerajaan meninjau kembali daftar undangan tersebut karena hanya akan berdampak buruk bagi Pangeran William. (YUS)