Menyesal, Gatot Brajamusti: Andai Waktu Bisa Kembali...

"Namanya waktu itu tidak bisa diulang seperti apa yang saya andai-andaikan, waktu terus berjalan. Saya hanya bisa memohon ampunan kepada Tuhan agar permohonan ini saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dari segala kesalahan yang pernah saya lakukan, terutama khususnya kesalahan yang sedang saya hadapi. Saya akan berhati-hati dan berhadapan dengan hukum semua," sambung Gatot Brajamusti.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Gatot Brajamusti menyampaikan poin-poin pembelaan yang menyangkut fakta persidangan dan perbandingan keterangan saksi. Tim kuasa hukum menyayangkan ketiadaan konfrontasi yang mempertemukan terdakwa dengan saksi Ustaz Guntur Bumi dan I Gede Made Ary Suta.

Pasalnya, harimau offset yang diperkarakan dalam kasus ini merupakan pemberian dari Ustaz Guntur Bumi untuk ulang tahun Gatot Brajamusti yang ke-50. Begitu juga dengan senjata api yang diberikan Ady Suta kepada terdakwa.

"Dengan tidak hadirnya Ary Suta dan UGB, sehingga tidak dapat dibuktikan siapa kepemilikan tersebut dan seakan-akan terdakwa Gatot Brajamusti-lah pemiliknya. Inilah yang kita anggap tidak adil dan tidak dapat dibuktikan siapa kepemilikan satwa maupun senpi tersebut," ucap kuasa hukum Gatot Brajamusti, Achmad Rulyansyah usai persidangan.

Sidang lanjutan kasus Gatot Brajamusti tersebut akan dilaksanakan pekan depan dengan agenda replik atau jawaban JPU atas pledoi yang telah disampaikan pihak terdakwa. Sebelumnya, Gatot Brajamusti dituntut hukum tiga tahun penjara atas dua kasus tersebut. Selain itu, JPU juga meminta mantan guru spiritual Reza Artamevia itu untuk membayar denda Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan.

JPU menyatakan bahwa Gatot Brajamusti dinilai terbukti melakukan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem karena memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Gatot juga dinilai melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api ilegal.