KCI Ngadu ke DPR dan Uji Materil ke Mahkamah Agung

Liputan6.com, Jakarta Perjuangan dan kerja keras terus dilakukan Karya Cipta Indonesia (LMK KCI) untuk menyejahterakan para musisi yang memberi kuasa kepada Lembaga manajemen kolektif tersebut.

Seluruh jajaran pengurus KCI bahu membahu terus berupaya agar hak-hak dari para pemberi kuasa (dalam hal ini hak ekonomi) yang berhubungan dengan Performing Right (Hak Mengumumkan) bisa didapat secara maksimal.

Setelah beberapa waktu lalu KCI menjalin kerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif dari Korea Selatan yang bernama KOSCAP, yang penandatanganan kerjasamanya (MOU) dilakukan di Jakarta pada Februari lalu. Kemudian dilanjutkan dengan kerjasama dengan BBM dan salah satu divisi dari Alibaba grup yaitu divisi musik dan UC browser.

Kini KCI kembali melanjutkan perjuangannya dengan mendatangi DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Komplek DPR-MPR, Senayan Jakarta, baru-baru ini.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut, KCI yang diwakili Ketua Dewan Pembina H.Enteng Tanamal dan Ketua Umum Dharma Oratmangun menyoal keberadaan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) khususnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2014 tentang izin operasional LMKN dan lain-lain.

Dalam RDPU yang dipimpin oleh Asrul Sani dari Fraksi PPP itu terkuak bahwa pemungutan royalti yang dilakukan oleh LMKN itu ternyata tanpa ada kuasa dari para pemilik Hak Cipta.

2 dari 3 halaman

Uji Materi

dharma-oratmangun-130321c — Dharma Oratmangun

Oleh sebab itu, dalam RDPU tersebut KCI juga menyampaikan kepada Komisi III DPR RI bahwa pihaknya juga telah melayangkan Gugatan Uji Materiil ke Mahkamah Agung menyoal Permenkumham No.29 Tahun 2014.

"Upaya hukum yang ditempuh melalui Gugatan Uji Materiil ke Mahkamah Agung adalah sebuah dalam rangka mencari keadilan sesuai koridor hukum yang diatur dalam mekanisme hukum kita daripada habis waktu di kondisi ribut-ribut menafsirkan pasal-pasal yang dituangkan dalam UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta," ujar Dharma Oratmangun usai rapat dengan DPR.

3 dari 3 halaman

Kepastian Hukum

KCI menggandeng Kelompok Usaha bernama BBM (Bersama Bersatu Maju)

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina KCI H.Enteng Tanamal yang juga penggagas dan pelopor pertama di Indonesia untuk Kolekting Hak Mengumumkan ini menambahkan:

"Hakekat dari implementasi undang-undang maupun bentuk regulasi apapun haruslah memberikan kepastian hukum, namun yang terjadi dari regulasi yang diterbitkan melalui Permenkumham nomor 29/2014 ini justeru menimbulkan ketidak pastian hukum di dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan royalti bagi para pemilik hak cipta maupun hak terkait di Indonesia," ujar Enteng Tanamal.

Menanggapi apa yang disampaikan KCI dalam RDPU tersebut Winardi dari Fraksi Gerindra mengaku akan menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM RI.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
kci
dharma oratmangun
Enteng Tanamal