KCI Ngadu ke DPR dan Uji Materil ke Mahkamah Agung

Liputan6.com, Jakarta Perjuangan dan kerja keras terus dilakukan Karya Cipta Indonesia (LMK KCI) untuk menyejahterakan para musisi yang memberi kuasa kepada Lembaga manajemen kolektif tersebut.

Seluruh jajaran pengurus KCI  bahu membahu  terus berupaya agar hak-hak dari para pemberi kuasa (dalam hal ini hak ekonomi) yang berhubungan dengan Performing Right (Hak Mengumumkan) bisa didapat secara maksimal.

Setelah beberapa waktu lalu KCI  menjalin kerjasama dengan  Lembaga Manajemen Kolektif dari  Korea Selatan yang bernama  KOSCAP, yang penandatanganan kerjasamanya (MOU) dilakukan di Jakarta  pada Februari lalu. Kemudian dilanjutkan dengan kerjasama dengan BBM  dan salah satu divisi dari Alibaba grup yaitu divisi musik dan UC browser.

Kini KCI  kembali melanjutkan perjuangannya dengan mendatangi DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Komplek DPR-MPR, Senayan Jakarta, baru-baru ini.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut, KCI yang diwakili Ketua Dewan Pembina H.Enteng Tanamal dan Ketua Umum Dharma Oratmangun menyoal keberadaan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) khususnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen)  Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2014 tentang izin operasional LMKN dan lain-lain.

Dalam RDPU yang dipimpin oleh Asrul Sani dari Fraksi PPP itu terkuak bahwa  pemungutan royalti yang dilakukan oleh LMKN itu ternyata tanpa ada kuasa dari para pemilik Hak Cipta.