Hotman Paris Perlihatkan Salinan Omnibus Law, Kirim Pesan Terbuka ke Anggota DPR

Tumpukan kertas itu diduga salinan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law. Sejumlah media nasional menyebut salinan Omnibus Law tebalnya seribu halaman lebih. Bahkan ada yang menyebut 1.028 halaman.

“Hotman Paris dengan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Rekan-rekan saya para pengacara, mantan pengacara yang sekarang jadi anggota DPR,” sapa Hotman Paris sambil menunjuk setumpuk kertas yang telah ditandai.

“Anda tahu, yang menjadi problem itu adalah pelaksanaan. Seorang buruh yang gajinya cuma 5 juta sebulan, kalau di-PHK, kalau dia menuntut pesangon, prosesnya lama,” ia melanjutkan.

Presenter Hotroom dan Hotman Paris Show membeberkan, pesangon diperjuangkan buruh dari Departemen Tenaga Kerja lalu ke Pengadilan hingga Mahkamah Agung. Prosesnya menahun.

“Di Depnaker, di Pengadilan, bisa kasasi sampai PK bisa sampai dua tahun. Jadi harus segera dibuat undang-undang, bahwa perkara soal pesangon harus putus dalam tempo satu bulan,” urai Hotman Paris.

“Kenapa di Pengadilan Niaga perkara kepailitan yang triliunan, perintah undang-undang harus putus dalam temnpo 60 hari. Bahkan PKPU, PKPU dalam Pengadilan Niaga yang triliunan harus putus dalam 20 hari,” imbuhnya.

Sebagai informasi PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di pengujung pesan terbukanya, Hotman Paris menyarankan, “Coba dibikin seperti itu dalam perkara pesangon, pasti akan ada keberadilan.”

Seperti diketahui, sejumlah figur publik ikut meluapkan keresahan mereka atas Omnibus Law dari mencuit di medsos hingga turun ke jalan bersama para demonstran. Salah satu yang turun ke jalan, Jefri Nichol.