Indah Warsetio jadi Brand Ambassador Satu Data Ketenagakerjaan

Melalui SDK ini, diharapkan data akan semakin mudah diakses dan dibagikan serta dikelola secara bersama.  

“Peluncuran ini merupakan tanda dimulainya implementasi SDK di instansi pusat dan instansi daerah,” ujar Menaker Ida Fauziyah disusul dalam orasinya di ruang serbaguna Kemenaker, Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Menaker Ida mengatakan, SDK adalah kebijakan tata kelola pemerintah di sektor ke tenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakes antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.  

“Melalui Permenaker Nomor 15 Tahun 20209 tentang satu data ketenagakerjaan yang baru saja disahkan dan diberlakukan, tata kelola data ketenagakerjaan semakin disempurnakan," kata dia. 

“Untuk mewujudkan empat tujuan SDK, diperlukan langkah strategis lebih lanjut antara lain sosialisasi kebijakan SDK terhadap pihak-pihak terkait, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kebijakan SDK dan penyusunan perangkat SDK sesuai prinsip satu data Indonesia. Misalnya daftar data, standar data, metadata, dan lainnya," ujar dia.

Menaker berharap perangkat SDK seperti pengarah SDK, kordinator forum satu data ketenagakerjaan, walidata dan produsen data dengan dukungan penuh dari forum satu data Indonesia dan Pembina data statistik, segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan SDK ini.