Didi Riyadi Ajukan 4 Usul Ini Ke Presiden Jokowi Usai Tolak Wacana Perpanjangan PPKM Darurat

“Faktanya: a) Banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya,” Didi Riyadi berpendapat.

“b) Mereka yang mendapatkan nafkah dari untung hasil dagangannya. c) Mereka yang punya gaji monthly payroll yang jelas mungkin tidak merasakan imbasnya tetapi bagaimana dengan rakyat yang tidak punya monthly payroll?” urainya.

Penanganan pandemi Covid-19 butuh data memadai. Karenanya penting untuk mengecek jumlah mereka yang punya gaji bulanan dan yang terdampak wabah sesuai data terkini dari BPS.

Didi Riyadi juga mengingatkan Pemerintah Indonesia, jika PPKM Darurat Jawa dan Bali dari 3 hingga 20 Juli 2021 tak berdampak signifikan maka sejumlah opsi lain patut dijajaki.

“Maka mohon pertimbangkan: a. Mengevaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antarlembaga. b. Sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya tentang penanganan bagi yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk melawan Covid-19,” cuit Didi Riyadi.

“c. Menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tuidak melulu dan tidak hanya bersifat aturan, tetapi juga bersifat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan itu,” ia menyambung. 

Terakhir namun tak kalah penting, mendorong Pemerintah bukan hanya mengidentifikasi yang terpapar Covid-19, tapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat.

“Besar harapan saya Bapak Presiden berkenan membaca, mendengarkan, serta mempertimbangkan pendapat saya yang dapat dikatakan juga mewakili sebagian dari rakyat Bapak yang merasakan dampak dari pandemi umumnya…,” Didi Riyadi mengakhiri.