Singgung Kompilasi Hukum Islam, Dipo Latief Tuding Laporan Nikita Mirzani Tak Tepat Sasaran

“Kita bisa lihatlah seperti apa kehidupan anak ini sekarang. Dan juga saya kaitkan kembali dengan yang tadi kalau kita melihat kompilasi hukum Islam jelas, itu diatur dalam pasal 107 huruf H,” cetusnya.

“Kalau memang anak itu sudah diadopsi dan melalui putusan pengadilan berarti hak dan kewajiban telah beralih dari orangtua yang lama ke orangtua yang baru,” Alexander menyambung.

Artinya, jika ingin melaporkan dugaan penelantaran anak, maka yang dilaporkan mestinya orangtua yang baru. Karenanya, pihak Dipo keberatan dengan laporan bintang sinetron Jodoh Wasiat Bapak.

“Jadi kalau mau dilaporkan atas dugaan penelantaran anak, mestinya orangtua barunya atau orangtua adopsinya yang dilaporkan. Bukannya Pak Dipo Latif,” ia menambahkan.

Pernikahan Nikita Mirzani dan Dipo Latief terjadi pada Februari 2018. Mereka bercerai pada tahun yang sama. Dari pernikahan ini, bintang film Nenek Gayung beroleh seorang anak laki-laki, Arkana Mawardi.

Alexander menilai laporan dugaan penelantaran anak berpotensi menyudutkan kliennya. “Jadi kita minta di sini, diluruskan dan diterangkan jangan sampai pemberitaan ini menyudutkan Pak Dipo Latief,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Alexander kembali menyorot motovasi Nikita Mirzani membuat laporan. Ia juga memperingatkan kubu seberang bahwa laporan tersebut berisiko menjelma eksploitasi anak.

“Karena yang kita juga sangat sayangkan dan khawatirkan, jangan sampai jadi eksploitasi anak. Karena dengan laporan ini, kan anak ini akan dibawa-bawa. Anak ini jelas masih kecil, di bawah umur. Orang akan mencari karena ini dalam media,” pungkasnya.