Keputusan Pengadilan, Snowdrop Diizinkan Tayang

Selanjutnya, pengadilan menyatakan, saat ini tidak ada undang-undang yang melindungi gerakan pro-demokrasi dari distorsi sejarah.

"Kecuali jika konten drama secara langsung melibatkan (kelompok sipil), sulit untuk membantah bahwa itu melanggar hak kelompok,” tuturnya.

Dengan begitu, Snowdrop tetap boleh tayang sesuai jadwal yang ditentukan.

Sementara itu, lebih dari 300.000 warga Korea Selatan menandatangani petisi Nasional Blue House yang meminta agar drama itu setop tayang.

Di tengah kontroversi yang berlangsung, kelompok sipil bernama Deklarasi Warga Global di Korea juga mengajukan permintaan kepada JTBC pada 22 Desember 2021 untuk menghentikan penayangan drama tersebut.

Saat ini Blue House belum menanggapi petisi nasional, yang harus ditanggapi setelah melampaui minimal 200.000 tanda tangan. Publik masih menunggu tanggapan Blue House atas petisi nasional terkait drama tersebut.

Sebelumnya, JTBC menyatakan, tuduhan distorsi sejarah adalah kesalahpahaman yang akan diluruskan di episode mendatang, dan episode sebelumnya. Demi meluruskan kesalahpahaman ini, pekan lalu Snowdrop menayangkan episode tiga hingga lima selama tiga hari berturut-turut.