6 Klarifikasi Restitusi Rp100 Miliar David Ozora, Pengacara: Nominal Berapapun Tak Akan Mengganti Derita Korban

Mellisa Anggraini mengklarifikasi lewat utas di akun Twitter pribadinya, Jumat (16/6/2023). Ia menyebut dua perangkat hukum yang mengatur pengajuan restitusi dari pihak korban.

“1. Restitusi adalah hak anak korban yang diatur dalam Undang-undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) No 31 Tahun 2014 dan juga Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2022,” tulis Mellisa Anggraini.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Utas buatan Mellisa Anggraini memfiturkan 6 pernyataan sikap mewakili David Ozora dan keluarga. Salah satunya membantah mengincar harta Rafael Alun Trisambodo.

“2. Jika ingin mengincar harta tentu kami tidak akan berjuang dijalur hukum dan menerima yang katanya bantuan atau tawaran damai mereka sejak awal,” cuitnya.

Setelahnya kubu David Ozora menjelaskan duduk perkara restitusi dengan nominasl fantastis. “3. Terkait nominal dari awal kami serahkan kepada LPSK sebagai institusi yang memiliki kewenangan,” Mellisa Anggraini membeberkan.

“Selain memang ini adalah hak, kami berharap ini menjadi efek jera bagi setiap orang, bahwa selain tanggung jawab pidana ada juga tanggung jawab mengembalikan kondisi korban seperti sediakala,” ia menyambung.

Salah satu pertanyaan yang menggenang di benak publik mungkin, apa yang terjadi jika pihak Rafael Alun Trisambodo tak memenuhi restitusi yang ditetapkan hakim?

Mellisa Anggraini mengulas pada poin keempat, “4. Jika restitusi tidak dipenuhi tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan vonis berat kepada terdakwa.”

Mellisa Anggraini menyebut, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 diatur pihak ketiga yang menggantikan pelaku dalam memenuhi restitusi bisa siapa saja tergantung putusan hakim dan LPSK. Terkait nominal, kuasa hukum David Ozora sekali lagi memberi penegasan.

“6. Nominal berapapun sejatinya tidak akan menggantikan seluruh penderitaan korban. Jika ditanya hati ayah David, sejak awal dia lebih mau mata balas mata saja, tapi kita tegak lurus dengan hukum, kita lihat komitmen negara dalam hal ini hakim dalam memberikan keadilan kepada anak korban,” cuitnya.

Terakhir namun tak kalah penting, Mellisa Anggraini mengingatkan, “Pengajuan restitusi adalah bentuk kami taat hukum, tidak mau bermain dibawah tangan, terbuka dan apa adanya.”

Dengan langkah ini, publik akan bisa melihat apa “isi kepala” pelaku, kuasa hukum, dan keluarganya. “Bahwa kata maaf dan penyesalan itu sejak awal tidak ada, dan hanya bualan serta drama semata,” tutupnya.