Isu Pajak Hiburan Naik Bikin Cemas Amstrong Sembiring, Khawatir Pengusaha Kena Imbas karena Sepi Pengunjung

Lebih rinci, syarat keadilan mencakup pemungutan pajak harus adil, lalu syarat Yuridis mencakup pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Sementara syarat ekonomis mencakup pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional.

Lalu syarat finansial mencakup pemungutan pajak harus efisien, dan syarat sederhana mencakup sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sehingga menurut Amstrong Sembiring, kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dapat mematikan bisnis alias pengusaha banyak yang bangkrut total.

"Dan tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak potensi bagi konsumen pengunjung jadi males atau sungkan datang ke tempat hiburan yaitu dengan pajak yang sangat tinggi tersebut," terangnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Inul Daratista sempat menyampaikan keberatan atas rencana kenaikan pajak tersebut.

Inul juga meminta agar pemerintah kembali mengkaji UU No.1 /2022. Ia mengaku khawatir ada pengurangan pegawai akibat tak mampu lagi membayar pegawai.