Isu Pajak Hiburan Naik Bikin Cemas Amstrong Sembiring, Khawatir Pengusaha Kena Imbas karena Sepi Pengunjung

Praktisi Hukum JJ Amstrong Sembiring. (Dok IST)

Liputan6.com, Jakarta Kegelisahan atas wacana naiknya pajak hiburan menjadi 40 hingga 75 persen membuat seorang praktisi Hukum JJ Amstrong Sembiring yang juga mantan Capim KPK periode 2019-2022, ikut bersuara. Ia menyampaikan aspirasinya yang mendukung para pengusaha.

Amstrong Sembiring menyampakan bahwa pemungutan pajak seharusnya berlandaskan pada keadilan, baik itu di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Menurut Amstrong lagi, landasan keadilan itu merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. "Di mana syarat tersebut dalam pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak," ujarnya dalam sebuah keterangan, belum lama ini.

Ia juga menyebut ada lima syarat pemungutan pajak harus terpenuhi. Pertama adalah syarat keadilan, kedua adalah syarat yuridis, ketiga adalah syarat ekonomis, keempat adalah syarat finansial, dan kelimat adalah syarat sederhana.

2 dari 4 halaman

Lebih Rinci Soal Lima Syarat

Praktisi Hukum JJ Amstrong Sembiring. (Dok IST)

Lebih rinci, syarat keadilan mencakup pemungutan pajak harus adil, lalu syarat Yuridis mencakup pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Sementara syarat ekonomis mencakup pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional.

Lalu syarat finansial mencakup pemungutan pajak harus efisien, dan syarat sederhana mencakup sistem pemungutan pajak harus sederhana.

3 dari 4 halaman

Dampak Kenaikan Pajak terhadap Pengusaha Hiburan

Sehingga menurut Amstrong Sembiring, kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dapat mematikan bisnis alias pengusaha banyak yang bangkrut total.

"Dan tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak potensi bagi konsumen pengunjung jadi males atau sungkan datang ke tempat hiburan yaitu dengan pajak yang sangat tinggi tersebut," terangnya.

4 dari 4 halaman

Inul Daratista Lantang Soal Kenaikan Pajak Hiburan

Untuk diketahui, sebelumnya Inul Daratista sempat menyampaikan keberatan atas rencana kenaikan pajak tersebut.

Inul juga meminta agar pemerintah kembali mengkaji UU No.1 /2022. Ia mengaku khawatir ada pengurangan pegawai akibat tak mampu lagi membayar pegawai.

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Bagaimana Detailnya?

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Pajak Hiburan
Amstrong Sembiring
Hiburan
JJ Amstrong Sembiring