Hotman Paris Ajukan 2 Opsi ke Jokowi Setelah Pajak Hiburan Naik: Terbitkan Perpu atau Pakai Pasal 101

UU No. 1 Tahun 2022 mengatur Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 101 membuka ruang untuk insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya.

“Atau, Pemda memakai pasal 101 yaitu pengurangan atau penghapusan pajak, atau penghapusan sebagian. Tapi, perlu surat edaran Mendagri (Menteri Dalam Negeri -red) agar Pemda-nya berani,” ia mengusulkan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dalam video itu, Hotman Paris memperkenalkan diri kepada sebagai pesohor Instagram dengan pengikut 8,6 jutaan sekaligus pengacara Prabowo selama 30 tahun. Ia khawatir pajak hiburan naik berdampak buruk pada popularitas capres cawapres nomor urut 02.

“Dalam setiap komentar sudah jutaan netizen dalam Instagram saya, justru sekarang berbalik, memakai kenaikan pajak hiburan ini untuk mendiskreditkan Bapak Presiden Jokowi dan 02 Bapak Prabowo,” Hotman Paris mengingatkan.

“Kenaikan pajak ini telah dipakai oleh oknum untuk menyalahkan Presiden RI dan juga 02. Hati-hati menjelang Pemilu, isu ini sekarang adalah isu paling hot dipakai pihak lawan. Jadi perlu segera (ditindaklanjuti),” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Inul Daratista mengunggah video Hotman Paris seraya mendesak Jokowi merilis Perpu. “Benar. Memang yg punya kuasa menghapus/ membatalkan cuma Bapak Presiden Jokowi, kita tunggu ya bang,” tulis Inul Daratista.