Permohonan Asesmen Rehabilitasi Ammar Zoni Belum Dilaksanakan, Jaksa Ungkap Alasannya

Reza menjelaskan, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, peraturan kejaksaan atau persema Menteri Hukum & HAM, Jaksa Agung dan Kapolri, asesmen terpadu dilakukan kepada mereka yang kedapatan barang bukti sabu di bawah 1 gram.

"Jadi diatur jumlah barang bukti ini, mana yang bisa direhabilitasi, mana yang bisa diasesmen, mana yang tidak. Nah ini kan tidak bisa dengan fakta-fakta yang ada. Makanya penetapan itu kami memohon petunjuk kepada pimpinan, bagaimana terkait pelaksanaannya," jelasnya.

Reza mengatakan, JPU siap mengantar bila pimpinan berpendapat Ammar Zoni harus menjalani asesmen rehabilitasi. Namun pihaknya juga sudah melaporkan fakta persidangan, terkait dugaan Ammar yang terlibat dalam peredaran narkotika.

"Yang berwenang menolak nanti asesmen terpadu, di situ ada jaksanya juga. Yang pasti semua sudah kami laporkan fakta sidangnya. Tinggal penilaian nanti dari tim asesmen terpadu. Kami menunggu petunjuk dari pimpinan, untuk meneruskan surat tersebut kepada ketua tim asesmen terpadu," kata Reza.

Terkait kasus penyalahgunaan narkotika, Ammar Zoni dituntut 12 tahun dan denda Rp2 miliar, subsider 6 bulan penjara. Sementara Akri, rekan Amma yang juga terjerat kasus ini, dituntut 10 tahun.

"Jadi untuk terdakwa Akri sidang ditunda dua minggu untuk putusan. Sementara Ammar Zoni (sidang selanjutnya) agendanya pledoi atau keberatan atas tuntutan," ucap Reza.