Ada Polemik PDIP Surabaya, Risma Enggan Ikut Campur

Sebelumnya, gejolak PDIP jelang Pemilihan Walikota (Pilwali) 2020, sudah terasa. Hal tersebut karena penggantian ketua DPC PDIP Surabaya, yang sebelumnya dijabat oleh Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya digantikan oleh Adi Sutarwijono. 

Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam mengatakan, ada sejumlah pembacaan politik terhadap keputusan yang diteken langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

Pertama adalah soal regenerasi, mengingat Whisnu sudah tiga periode atau 15 tahun berada di jajaran pimpinan PDIP Surabaya. Whisnu menjadi Sekretaris PDIP Surabaya selama lima tahun pada 2005-2010. Kemudian, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya selama 10 tahun pada 2010-2020.

"Bacaan saya, Mas Whisnu mungkin dianggap sudah tiga kali, untuk regenerasi kepemimpinan," tutur Surokim, Senin, 8 Juli 2019.

Pembacaan politik kedua adalah memberi ruang untuk fokus menghadapi Pilwali 2020. Keputusan Megawati itu dilakukan saat Pilwali kurang 15 bulan lagi. Rencananya, Pilwali Surabaya digelar September 2020.

"Bisa jadi DPP sedang memberikan kesempatan untuk Mas Whisnu biar fokus di persiapan Pilwali," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura tersebut.

Pilwali Surabaya memang membutuhkan fokus khusus dari Whisnu, mengingat peta persaingan lebih kompetitif karena tak ada lagi figur sangat kuat seperti Tri Rismaharini.

Berdasarkan survei Surabaya Survey Centur (SSC) yang dirilis Januari 2019 lalu, nama Whisnu memang masih cukup kuat. Namun, masih jauh dari angka psikologis 50 persen. Data SSC menyebutkan, elektabilitas Whisnu Sakti 15,4 persen.

"Sehingga jalan yang paling elegan saat ini (adalah) menerima (keputusan Megawati) itu dengan legowo, lalu mencoba fokus persiapan Pilwali. Lebih baik jika Mas Whisnu legowo dan fokus pada persiapan Pilwali," ujar Surokim.

Surokim menegaskan, sifat politik memang selalu dinamis. "Dan tidak harus disertai dengan baper (bawa perasaan) yang berlebihan. Politisi harus tangguh, situasi faktualnya harus dibaca dengan jernih. Dan menurut saya sikap positif yang harus dijadikan respons Mas Whisnu untuk melihat situasi seperti sekarang ini," terangnya.

"Reaksi Mas Whisnu dan pendukungnya bisa kontrapraduktif. Dengan melawan DPP, peluang Mas Whisnu akan semakin kecil di DPP (untuk pencalonannya di Pilwali 2020)," ia menambahkan.

Dalam pembacaan Surokim, PDIP adalah partai dengan komando yang kuat. "Sejauh yang saya tahu, tipikal DPP (PDIP), semakin dilawan akan semakin susah," ujarnya.

Dengan tidak menolak keputusan Megawati, lanjut Surokim, itu sekaligus mengurangi tensi politik dan mengeliminasi faksi-faksi di PDIP Surabaya. Sehingga seluruh kekuatan partai berlambang banteng itu bisa fokus menatap Pilwali Surabaya 2020.

Sebelumnya, Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Jatim sempat ricuh di Surabaya pada Minggu 7 Juli kemarin. Seluruh pengurus anak cabang (PAC) PDIP Surabaya dari 31 kecamatan tidak menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). 

Seluruh PAC mengusulkan agar Whisnu Sakti Buana menjadi ketua DPC PDIP Surabaya. Namun, DPP PDIP tidak menerima usulan itu dan mengganti nama Whisnu menjadi Adi Sutarwijono.