Caleg Terpilih PDIP Surabaya Satu Barisan Patuhi Megawati

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan) — Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Jatim (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Polemik yang terjadi di PDIP menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 terus berlanjut. Namun, polemik tersebut tidak sampai merambat ke Calon Legislatif (Caleg) terpilih PDIP Surabaya.

Caleg terpilih DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan (PDIP) masih tetap satu barisan. Mereka membubuhkan tanda tangan kesetiaan dan kepatuhan kepada rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Rekomendasi itu berisi penugasan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menggantikan Whisnu Sakti Buana. Kemudian, juga menunjuk Sekretaris DPC Baktiono, dan Bendahara Taru Sasmito.

"Sejauh ini sudah 6 caleg terpilih yang tanda tangan. Kawan-kawan terus bekerja melakukan komunikasi. Ada lagi caleg terpilih yang sudah saling sambung rasa dengan kami. Jadi nanti bertambah jumlahnya. Tapi beliau-beliau pesan ke saya jangan disampaikan dulu namanya, karena sedang mencari solusi terbaik," kata Baktiono, Jumat (12/7/2019).

Dalam Pemilu 2019, PDI Perjuangan berhasil meloloskan 15 caleg terpilih untuk DPRD Kota Surabaya. Yang sudah tanda tangan adalah Adi Sutarwijono, Baktiono, Anas Karno, Chusnul Chotimah, Abdul Ghoni Mukhlas, dan Dyah Katarina.

"Tapi juga ada Caleg terpilih yang menolak tandatangan kesetiaan dan kepatuhan pada Ketua Umum Ibu Megawati. Ya sudah enggak apa-apa, kami tinggal," kata Baktiono.

Seperti diketahui Konferensi Cabang PDIP Kota Surabaya, Minggu 7 Juli 2019, di Empire Palace, berakhir ricuh. Pasalnya, rekomendasi DPP PDIP tentang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDIP Kota Surabaya ditolak sebagian peserta konferensi. Namun, tak sedikit pula yang mendukung kebijakan DPP PDIP tersebut.

Baktiono menuturkan, pihaknya terus melakukan dialog. Yang menyetujui rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menuangkan dalam surat pernyataan kesetiaan dan kepatuhan.

Selain para caleg terpilih, PAC-PAC atau pengurus tingkat kecamatan di Surabaya sudah membuat dokumen tertulis yang mendukung kebijakan DPP PDIP.

"Kawan-kawan PAC juga terus berkomunikasi dengan kami. Saling memahami, menyatukan alam pikir, menyambungkan rasa. Jumlah PAC yang membuat dokumen tertulis terus bertambah. Besok Sabtu, seluruh dokumen pernyataan sikap itu kami serahkan pada DPD PDIP Jatim dan DPP PDI Perjuangan," kata Baktiono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Rekapitulasi Pemilu 2019 menunjukkan sembilan partai politik melenggang ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.

2 dari 2 halaman

Pengamat Politik Menilai Ada Regenerasi di PAC PDIP Surabaya

Sebelumnya, pembacaan politik kedua adalah memberi ruang untuk fokus menghadapi Pilwali 2020. Keputusan Megawati itu dilakukan saat Pilwali kurang 15 bulan lagi. Rencananya, Pilwali Surabaya digelar September 2020.

"Bisa jadi DPP sedang memberikan kesempatan untuk Mas Whisnu biar fokus di persiapan Pilwali," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura tersebut.

Pilwali Surabaya memang membutuhkan fokus khusus dari Whisnu, mengingat peta persaingan lebih kompetitif karena tak ada lagi figur sangat kuat seperti Tri Rismaharini.

Berdasarkan survei Surabaya Survey Centur (SSC) yang dirilis Januari 2019 lalu, nama Whisnu memang masih cukup kuat. Namun, masih jauh dari angka psikologis 50 persen. Data SSC menyebutkan, elektabilitas Whisnu Sakti 15,4 persen.

"Sehingga jalan yang paling elegan saat ini (adalah) menerima (keputusan Megawati) itu dengan legowo, lalu mencoba fokus persiapan Pilwali. Lebih baik jika Mas Whisnu legowo dan fokus pada persiapan Pilwali," ujar Surokim.

Surokim menegaskan, sifat politik memang selalu dinamis. "Dan tidak harus disertai dengan baper (bawa perasaan) yang berlebihan. Politisi harus tangguh, situasi faktualnya harus dibaca dengan jernih. Dan menurut saya sikap positif yang harus dijadikan respons Mas Whisnu untuk melihat situasi seperti sekarang ini," terangnya.

"Reaksi Mas Whisnu dan pendukungnya bisa kontrapraduktif. Dengan melawan DPP, peluang Mas Whisnu akan semakin kecil di DPP (untuk pencalonannya di Pilwali 2020)," ia menambahkan.

Dalam pembacaan Surokim, PDIP adalah partai dengan komando yang kuat. "Sejauh yang saya tahu, tipikal DPP (PDIP), semakin dilawan akan semakin susah," ujarnya.

Dengan tidak menolak keputusan Megawati, lanjut Surokim, itu sekaligus mengurangi tensi politik dan mengeliminasi faksi-faksi di PDIP Surabaya. Sehingga seluruh kekuatan partai berlambang banteng itu bisa fokus menatap Pilwali Surabaya 2020.

Sebelumnya, Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Jatim sempat ricuh di Surabaya pada Minggu 7 Juli kemarin. Seluruh pengurus anak cabang (PAC) PDIP Surabaya dari 31 kecamatan tidak menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Seluruh PAC mengusulkan agar Whisnu Sakti Buana menjadi ketua DPC PDIP Surabaya. Namun, DPP PDIP tidak menerima usulan itu dan mengganti nama Whisnu menjadi Adi Sutarwijono.