Ketua Perindo Surabaya Segera Deklarasi Cawali Jalur Independen

Sebelumnya, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengumpulkan seluruh fungsionaris Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan se-Surabaya untuk memberi penjelasan tentang Peraturan Partai Nomor 28 Tahun 2019 pada Minggu, 14 Juli 2019.

"Ini tindak lanjut dari instruksi DPP," ujar Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi seperti dikutip dari laman Antara.

Peraturan itu tentang konsolidasi partai melalui pembentukan DPC dan DPD dalam rangka menjelang Kongres V PDIP. Pertemuan juga sebagai bentuk polemic konfercab PDIP Surabaya yang digelar pada Minggu 7 Juli 2019 dan menghasilkan penugasan kepada Adi Sutarwijono sebagai ketua DPC dan Baktiono sebagai sekretaris.

Rekomendasi yang diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai polemik karena di tingkat pengurus PAC terjadi pro dan kontra. Kusnadi menuturkan, sesuai AD/ART Partai, DPP PDIP berwenang penuh menentukan pengurus partai, tetapi memberi ruang kepada seluruh tingkatan partai untuk menyampaikan usulan.

"Sekadar usulan, lalu apakah diterima atau tidak itu sepenuhnya kewenangan DPP,” ujar dia.

DPP juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal PP Peraturan Partai 28/2019 yaitu DPP dapat menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dan DPD di luar nama-nama diusulkan DPC dan DPD.

Dalam konteks PDIP Surabaya, ia menuturkan, DPD PDIP Jatim telah mengusulkan sejumlah nama, tidak hanya Whisnu Sakti Buana yang merupakan ketua PDIP Surabaya sejak 2010.

"Ya kami mengusulkan nama Pak Whisnu, juga ada usulan (nama) baru,” katanya tanpa merinci nama-nama calon pengurus PDIP Surabaya yang diusulkan ke pusat,” ujar dia.

Sebelumnya, polemik yang terjadi di PDIP menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 terus berlanjut. Namun, polemik tersebut tidak sampai merambat ke Calon Legislatif (Caleg) terpilih PDIP Surabaya. 

Caleg terpilih DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan (PDIP) masih tetap satu barisan. Mereka membubuhkan tanda tangan kesetiaan dan kepatuhan kepada rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Rekomendasi itu berisi penugasan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menggantikan Whisnu Sakti Buana. Kemudian, juga menunjuk Sekretaris DPC Baktiono, dan Bendahara Taru Sasmito.

"Sejauh ini sudah 6 caleg terpilih yang tanda tangan. Kawan-kawan terus bekerja melakukan komunikasi. Ada lagi caleg terpilih yang sudah saling sambung rasa dengan kami. Jadi nanti bertambah jumlahnya. Tapi beliau-beliau pesan ke saya jangan disampaikan dulu namanya, karena sedang mencari solusi terbaik," kata Baktiono, Jumat. 12 Juli 2019.

Dalam Pemilu 2019, PDI Perjuangan berhasil meloloskan 15 caleg terpilih untuk DPRD Kota Surabaya. Yang sudah tanda tangan adalah Adi Sutarwijono, Baktiono, Anas Karno, Chusnul Chotimah, Abdul Ghoni Mukhlas, dan Dyah Katarina.

"Tapi juga ada Caleg terpilih yang menolak tandatangan kesetiaan dan kepatuhan pada Ketua Umum Ibu Megawati. Ya sudah enggak apa-apa, kami tinggal," kata Baktiono.

Seperti diketahui Konferensi Cabang PDIP Kota Surabaya, Minggu 7 Juli 2019, di Empire Palace, berakhir ricuh. Pasalnya, rekomendasi DPP PDIP tentang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDIP Kota Surabaya ditolak sebagian peserta konferensi. Namun, tak sedikit pula yang mendukung kebijakan DPP PDIP tersebut.

Baktiono menuturkan, pihaknya terus melakukan dialog. Yang menyetujui rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menuangkan dalam surat pernyataan kesetiaan dan kepatuhan.

Selain para caleg terpilih, PAC-PAC atau pengurus tingkat kecamatan di Surabaya sudah membuat dokumen tertulis yang mendukung kebijakan DPP PDIP.

"Kawan-kawan PAC juga terus berkomunikasi dengan kami. Saling memahami, menyatukan alam pikir, menyambungkan rasa. Jumlah PAC yang membuat dokumen tertulis terus bertambah. Besok Sabtu, seluruh dokumen pernyataan sikap itu kami serahkan pada DPD PDIP Jatim dan DPP PDI Perjuangan," kata Baktiono.