Ingin Untung Jadi Buntung, Nasib 308 Karyawan PT Smelting Gresik di Ujung Tanduk

Liputan6.com, Gresik - Alih-alih ingin mendapatkan keuntungan dari aksi mogok kerja massal supaya di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaan, kini nasib 308 karyawan PT Smelting yang di PHK berada di ujung tanduk. 

308 karyawan PT Smelting yang kini di PHK ternyata malah memiliki hutang ke perusahaan mencapai Rp 22 miliar. Putusan PHK akibat mogok massal ini, telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah dikuatkan Mahkamah Agung.

PHK terhadap karyawan Smelting tertuang dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Putusan ini awalnya sempat digugat karyawan, tapi Mahkamah Agung malah menguatkan putusan PHI melalui Putusan: GSK jo Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018, pada 23 Mei 2018. 

"Begitu mendapat salinan putusan dari MA, PT Smelting juga langsung melaksanakan putusan ini. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa PT Smelting tidak segera melaksanakan putusan pengadilan sehubungan dengan sengketa dengan 308 mantan karyawan,” kata Asisten Manajer Umum PT Smelting Dwi Bagus Hariyanto ketika ditemui usai acara peresmian Smelting Tugu Lontar di pertigaan Kebomas, Gresik, pada Rabu, 7 Agustus 2019.

Dalam putusan PHI disebutkan mogok kerja yang dilakukan 308 karyawan PT Smelting sejak 19 Januari 2017 adalah tidak sah. Oleh karena itu, 308 karyawan ini masuk kategori mengundurkan diri.

Dwi Bagus menuturkan, sesuai dengan putusan pengadilan, PT Smelting saat ini wajib membayar uang pisah, tunjangan hari raya dan sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur terhadap seluruh karyawan yang dinyatakan mengundurkan diri karena mangkir. Total yang harus dibayar PT Smelting pada karyawannya mencapai Rp 21.322.631.284 atau Rp 21,32 miliar. 

Di tempat sama, Bagian Legal PT Smelting Hari Purnama mengatakan, sesuai dengan peraturan perundangan dan perjanjian yang ada, PT Smelting harus membayarkan hak pekerja setelah dikurangi dengan kewajiban atau tanggungan dari masing-masing mantan karyawan tersebut. 

"Menurut peraturan pengupahan di Indonesia, hutang yang dimiliki dan harus dibayar oleh mantan karyawan dapat menjadi faktor pengurang manfaat pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak mantan karyawan sesuai dengan putusan PHI,” kata Hari Purnama.

Dari catatan Hari, hingga saat ini baru tiga  orang yang telah menyelesaikan haknya. Ketiga orang tersebut masing-masing mempunyai sisa hak yang harus dibayar PT Smelting, mulai dari Rp 3 juta sampai Rp19 juta.

Sedangkan mantan karyawan yang belum mengambil hak terkait keputusan PHI, sebagian besar memang masih mempunyai sisa hutang atau kewajiban yang harus dibayar ke PT Smelting. Total jumlah hutang seluruh karyawan yang mengundurkan diri karena mangkir mencapai Rp 22 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini