Ikatan Keluarga Besar Tegaskan Warga Papua di Surabaya Aman

(Foto: Balai Kota Surabaya/Kemdikbud.go.id) — Balai Kota Surabaya (Kemdikbud.go.id)

Surabaya - Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) menegaskan, berita pengusiran warga Papua di Surabaya, hoaks. Ketua IKBPS, Pieter Frans Rumaseb menuturkan, sejauh ini tidak ada tindakan diskriminasi atau pengusiran dari aparat dan Pemkot Surabaya.

Kondisi masyarakat dan mahasiswa Papua di Surabaya, ia menegaskan baik-baik saja. Termasuk mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya. Ia berharap, warga Papua tidak terpancing berita hoaks dan tetap tenang.

"Saya dengan beberapa senior Papua yang berada di Surabaya, kami menyampaikan, informasi yang berkembang di media, terkait ada pengusiran dan lain sebagainya itu hoaks. Kami di Surabaya baik, mahasiswa hidup kondusif dan tidak ada apa-apa, artinya informasi itu tidak benar," ujar dia, seperti melansir suarasurabaya.net, Senin (19/8/2019).

"Perlu diketahui bahwa jumlah kami Papua yang ada di Surabaya baik mahasiswa maupun masyarakat, ada sekitar 1.000. Itu untuk mahasiswa 27 korwil yang tersebar timur sampai barat. Kami semua baik-baik saja,” ujar dia.

Ia menuturkan, puluhan mahasiswa yang sempat dibawa ke kantor polisi hanya untuk dimintai keterangan. Ini terkait temuan dugaan pembuangan bendera merah putih. Kemudian, para mahasiswa itu dipulangkan dengan baik.

Ia memastikan, tidak ada kekerasan yang terjadi. Untuk kasus dugaan perusakan dan pembuangan bendera itu, Pieter menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisi.

"Terkait dengan bendera itu kita serahkan kepolisian untuk melakukan proses, khususnya untuk mencari siapa pelakunya. Kami berharap semua yang ada di Papua, tidak usah khawatir yang berlebihan. Kami di sini tidak ada masalah. Kita sama-sama anak kandung ibu pertiwi. Surabaya juga bagian dari republik ini. Kita bersaudara,” ujar dia.

Hal itu termasuk juga soal ada kalimat-kalimat rasisme. Pieter menyerahkan, hal itu ke pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Intinya, berita yang menyebar luas di media sosial terkait pengusiran, kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa, dipastikan hoaks. "Kalau kata-kata itu, kami serahkan semua kepada kepolisian yang akan memproses itu. Kami berharap keluarga saudara yang ada di Papua, jangan cepat terprovokasi dengan informasi yang muncul di media sosial," tegas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf terkait kerusuhan yang ada di Manokwari, Papua. Khofifah meminta maaf atas perkataan yang menyinggung perasaan masyarakat Papua.

2 dari 2 halaman

PCNU Surabaya Minta Semua Pihak Harus Menahan Diri

Ketua Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Surabaya meminta semua pihak termasuk masyarakat dan pemerintahan di Papua dan Surabaya harus menahan diri.

"Karena ini cukup pelik. Saya cukup lama mengikuti, yang di Tambaksari, memang ada gerakan-gerakan mahasiswa yang saya rasa cukup kritis, yang mengarah separatisme. Mengibarkan bendera bintang kejora dan lain sebagainya," tutur dia seperti melansir suarasurabaya.net, Senin (19/8/2019).

Selain itu, peristiwa kemarin bermula dari tersebarnya kabar temuan Bendera Merah Putih yang dimasukkan ke selokan di media sosial. Ia menilai, pengepungan di Asrama Jalan Kalasan Surabaya tidak terjadi begitu saja.

Dia berharap semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintahan di Papua harus menahan diri. Akhirnya, peristiwa di Surabaya kemarin Jumat efeknya secara nasional. Kabar pengepungan itu sampai juga ke masyarakat.

"Akhirnya menimbulkan sentimen negatif yang ini juga sangat mengancam kepada dinamika sosial politik menjadi tidak kondusif. Jadi saya minta semua pihak, termasuk warga Papua dan pemerintah setempat agar menahan diri, tidak segera mengambil kesimpulan atas hanya satu kejadian kemarin,” ujar dia.