Risma Rumuskan Kurikulum Antikorupsi untuk Pelajar di Surabaya

Sementara itu, Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia, Maria Kresentia menuturkan, pertemuan ini adalah kerja sama lanjutan setelah 2016 lalu. Sebelumnya, pada 2016, Wali Kota Risma bersama SPAK pernah membagikan 1.000 modul anti korupsi berupa alat permainan kepada 1.000 guru PAUD se-Surabaya.

“Mengembangkan dari tahun 2016 itu, kali ini kerja sama kami ikut membantu mewujudkan rencana ibu wali membuat kurikulum anti korupsi. Kami merasa sangat cocok dengan visi Ibu Risma membangun anti korupsi sebagai pendidikan karakter anak-anak,” kata Maria seusai audiensi.

Untuk menciptakan kematangan kurikulum ini, Maria memastikan, SPAK akan menggelar diskusi dalam sebuah forum yang melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), serta Dispendik Kota Surabaya. “Jadi bentuknya adalah berupa mata pelajaran PPKN,” tutur dia.

Selain pembuatan kurikulum antikorupsi, Maria menyebut, hasil dari audiensi dengan Risma yakni memberikan modul anti korupsi di seluruh perpustakaan-perpsutakaan Surabaya. Hal tersebut untuk memaksimalkan pendidikan karakter tidak hanya di dalam  ruang kelas saja, tapi di perpustakaan umum juga disediakan. “Modulnya nanti kami siapkan berupa permainan,” ungkapnya.

Namun, kata Maria, melihat jumlah perpustakaan di Surabaya yang mencapai 1.000 lebih,  pihaknya memastikan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya. “Ini akan segera kami realisasikan,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) merupakan program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan ini diisi dan diberdayakan oleh perempuan seluruh Indonesia. Agen-agen SPAK terdiri dari berbagai latar belakang perempuan. Mulai dari ibu rumah tangga, aktivis, guru, hingga perempuan yang berkarir di pemerintahan dan swasta.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana rancang kisi-kisi untuk membuat mata pelajaran (mapel) atau kurikulum antikorupsi.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Risma menyampaikan hal itu saat menghadiri sejumlah rangkaian acara Roadshow Bus KPK 2019 ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di Gedung Siola, Surabaya, Sabtu, 13 Juli 2019.

Awalnya, Risma memberikan materi di hadapan guru dan kepala sekolah jenjang TK, SD/MI, dan SMP/MTs. Setelah itu, ia mendongeng dan bercerita di hadapan siswa, kemudian dilanjutkan dengan berbicara di hadapan para pelaku UMKM dan pengusaha. 

Ketiga acara itu didampingi langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono

Pada saat menjadi pembicara pertama dalam workshop Insersi Pendidikan Antikorupsi dan Sosialisasi Aplikasi Jaga, Risma menuturkan, guru memiliki peranan penting bagi perkembangan anak-anak. Sebab, anak-anak inilah yang nanti ke depannya menjadi penerus perjuangan pendahulunya.

"Layani dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik. Panjenengan (Anda) mendidik anak-anak bangsa untuk meneruskan perjuangan pendahulunya,” ujar Risma.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga meminta para guru atau kepala sekolah untuk tidak malu ketika siswa meraih nilai jelek saat ujian. Yang terpenting, lanjut dia, didik anak dengan kebiasaan jujur, kerja keras serta daya juang tinggi dalam memperoleh nilai. "Kalau suka mencontoh atau menyontek, itu namanya cari jalan pintas. Anak ini tidak akan survive di masa mendatang," tuturnya.

Oleh karena itu, ia juga berencana membuat kisi-kisi untuk membuat mata pelajaran (mapel) atau kurikulum antikorupsi. Meskipun demikian, setiap hari pelajaran tentang antikorupsi harus diajarkan, bukan hanya sekadar dihafalkan. 

"Nanti saya bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) akan membuat peraturan wali kota (Perwali) pendidikan antikorupsi," tegasnya.

Risma mengatakan, kurikulum anti korupsi itu nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Bagi dia, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kedisiplinan, kejujuran, tidak mencontek dan mampu membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. 

"Pelajaran itu untuk perilaku bukan dihafalkan, jadi untuk membentuk perilaku siswa sehari-hari,” kata dia.

Selain itu, Tri Rismaharini menuturkan, pendidikan antikorupsi ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, apalagi nantinya akan membentuk sebuah karakter postif ketika mereka dewasa nanti.

Bahkan, ia memastikan,  jika pendidikan anti korupsi itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak,  maka ke depannya mereka akan terbiasa untuk berbuat jujur serta membentuk sikap positif bagi generasi Indonesia yang akan datang. 

"Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan sulit untuk berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kurikulum anti korupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapannya. 

"Jadi jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya, nanti  juga tidak ada ujiannya, karena sudah diterapkan setiap hari," kata Saut.

Pada kesempatan itu, Saut juga berpesan kepada peserta workshop yang merupakan guru dan kepala sekolah itu untuk menanamkan sembilan nilai dasar yang sudah dijalankan di KPK. 

"Tanamkan nilai kesederhanaan, kejujuran, berani, adil, dan lain-lain itu ke dalam pelajaran. Semua itu harus terintegrasi dengan pelajaran," ungkapnya.

Kondisi sekarang ini, lanjut Saut, anak-anak sudah mengukur dunia ini dari benda. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ketika dijadikan ukuran. "Tanamkan nilai-nilai integritas. Pengayaan bisa melalui kearifan lokal," katanya.

Saut menuturkan, jangan sampai anak-anak ini yang bersekolah di tempat bagus, kemudian memiliki karier bagus hingga menjadi pejabat, malah terjerumus.

"Banyak yang ditangkap KPK itu pendidikannya S2, S3. Maka dari itu, kita jaga integritas mereka dengan memasukkan pendidikan antikorupsi," kata dia.