Surabaya Bakal Selesaikan Penanganan Kawasan Kumuh di 21 Kelurahan

(Foto: Instagram @Surabaya) — Pohon Tabebuya di Surabaya, Jawa Timur (Foto:Instagram @Surabaya)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Surabaya berencana menyelesaikan penanganan kawasan kumuh skala lingkungan lokasi prioritas di 21 keluarahan.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menyatakan, luas kawasan kumuh di Surabaya tinggal 43,46 hektare pada 2019.

"Rencana aksi tersebut akan menyelesaikan (penanganan) sisa kawasan kumuh tahun 2019 seluas 43,46 hektare," tutur dia seperti melansir Antara, Selasa (3/9/2019).

Ia menuturkan, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Tahun 2015.

"Pemkot Surabaya mempunyai konsen yang cukup besar dalam peningkatan kawasan permukiman," tutur dia.

Ia menuturkan, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia sehingga membutuhkan rencana strategi, kebijakan dan program khusus untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh.

"Suatu perencanaan yang benar-benar mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Penangawasan kawasan kumuh kota merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya mencapai target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak (100.0.100).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Penyidik polda Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan ujaran rasis di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya

2 dari 2 halaman

Command Center 112 Surabaya Menarik Perhatian PLN hingga Perguruan Tinggi

Suasana di dalam ruangan Command Center di gedung Polrestabes Surabaya. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan layanan Command Center 112 yang dapat digunakan masyarakat untuk melapor keadaan darurat.

Layanan nomor tanggap darurat ini merupakan integrasi pelayanan dengan lintas sektor. Tak heran inovasi Pemkot Surabaya ini menarik perhatian banyak pihak.

Command Center 112 dibuat atas keinginan langsung Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Ia ingin Surabaya memiliki layanan pengaduan dari masyarakat agar mendapat respons secara cepat, maksimal dan siaga 24 jam. Dari keinginan tersebut, muncullah inovasi Command Center 112 ini.

Melansir surabaya.go.id, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika di Indonesia, Cahyo Utama menuturkan, Command Center ini merupakan integrasi pelayanan lintas sektor.

Sektor tersebut di antaranya DP5A, DKRTH, DPUBM, LINMAS, SATPOL PP, DISHUB, DINSOS, PMK serta dibantu oleh Kepolisian. Dengan adanya nomor tanggap darurat 112 ini, masyarakat dapat melaporkan jika terjadi keadaan darurat atau bencana dan membutuhkan bantuan.

Cahyo mencontohkan, dengan peristiwa kebakaran. Ia menyampaikan melalui layanan telepon ini, tak hanya petugas PMK saja yang datang, melainkan terdapat pula sektor lain.

"Contohnya jika terjadi kebakaran, yang datang ke lokasi kejadian tidak hanya petugas dari PMK untuk memadamkan api, namun PDAM dan DKRTH juga akan ke lokasi kebakaran untuk menyediakan mobil tangki yang akan mengambil air di sekitar lokasi kebakaran. Dispenduk Capil juga akan datang ke lokasi kebakaran untuk mendata kependudukan korban. Dinsos juga akan datang untuk memberikan kebutuhan logistik bagi korban jadi ada integrasi antara satu OPD dengan lainnya," ujar Cahyo.

Maret 2019 lalu, layanan Command Center 112 milik Pemkot Surabaya ini mendapat penghargaan dari asosiasi global Contact Center World. Penghargaan ini diberikan karena Command Center 112 dinilai sebagai program sukses untuk studi kasus call center layanan kedaruratan terbaik di bawah 10 menit.

Berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya ini menarik berbagai pihak untuk berkunjung. Salah satunya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Universitas Andalas yang Jumat 30 Agustus 2019 datang ke Surabaya.

Ketua rombongan PT PLN, Tisna Gunawan menyampaikan tujuan kunjungannya memang untuk mendapat gambaran Command Center di Surabaya mengenai agaimana pemanfaatannya, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan personel serta management pengelolaannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nursyam Kasubag Data Bagian Perencanaan BPPK Universitas Andalas. Pihaknya juga ingin mengetahui lebih dalam terkait penyatuan penyajian data yang tersedia, proses penerimaan pengaduan serta penanganan keluhannya.

(Kezia Priscilla, mahasiswi UMN)