Polda Jatim Buru Veronica Koman ke Luar Negeri soal Kasus Provokasi Papua

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan) — Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) telah menetapkan Veronica Koman (VK) sebagai tersangka yang diduga menyebar hoaks dan provokatif warga Papua di Surabaya, Jawa Timur dan Jayapura, Papua.

Kapolda Jatim Irjen Pol, Luki Hermawan mengaku, status kewarganegaraan VK ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP. Namun saat ini, Veronica Koman berada di luar negeri dan mempunyai banyak keluarga berdomisili luar negeri.

"Saat ini kami akan kerja sama dengan Mabes Polri, BIN, Satgas dan Interpol. Karena VK saat ini berada di luar negeri," tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu (4/9/2019).

Ia menyampaikan, perkembangan dari penyidikan kasus wisma kalasan (Asrama Mahasiswa Papua) di Surabaya. "Hasil gelar tadi malam, dengan bukti permulaan yang cukup, ada seseorang yang awalnya dijadikan saksi, berinisial VK, sudah dikirim dua surat pemanggilan saksi untuk tersangka TS, ternyata VK tidak hadir," tutur Luki.

Setelah pendalaman dari bukti handphone dan pengaduan dari masyarakat, VK diduga sangat aktif sekali membuat provokasi dari dalam maupun luar negeri untuk menyebarkan hoaks dan juga provokasi.

"VK ini sangat aktif, hasil gelar memutuskan dari bukti dan pemeriksaan tiga saksi dan saksi ahli akhirnya ditetapkan VK sebagai tersangka," kata Luki

VK dianggap berperan sebagai penyebar berita bohong atau hoaks serta provokasi terkait dengan Papua. Hal itu dilakukannya melalui media sosial twitter dengan akun @VeronicaKoman.

"Pada saat kejadian kemarin, yang bersangkutan tidak ada di tempat, namun di twitter sangat aktif, memberitakan, mengajak, memprovokasi, turun ke jalan untuk besok di Jayapura. Ini pada tanggal 18 Agustus," ucap Luki.

Luki juga menyebutkan, ada juga tulisan momen polisi mulai tembak ke dalam asrama Papua, total 23 tembakan termasuk gas air mata. Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung, disuruh keluar ke lautan massa. "Semua kalimat postingan menggunakan bahasa Inggris," ujar Luki.

Karena dianggap sangat aktif melakukan provokasi, Veronica Koman dijerat dengan pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP pasal 160, UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008. "Jadi kita ada empat undang-undang yang kita lapis," kata Luki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf terkait kerusuhan yang ada di Manokwari, Papua. Khofifah meminta maaf atas perkataan yang menyinggung perasaan masyarakat Papua.

2 dari 2 halaman

Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Insiden Asrama Mahasiswa Papua

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan perkembangan dari penyidikan kasus wisma kalasan (Asrama Mahasiswa Papua) di Surabaya.

"Hasil gelar tadi malam, dengan bukti permulaan yang cukup, ada seseorang yang awalnya dijadikan saksi, berinisial VK, sudah dikirim dua surat pemanggilan saksi untuk tersangka TS, ternyata VK tidak hadir," tutur Luki di Mapolda Jawa Timur (Jatim), Rabu, 4 September 2019.

Setelah pendalaman dari bukti handphone dan pengaduan dari masyarakat, VK diduga sangat aktif sekali membuat provokasi dari dalam maupun luar negeri untuk menyebarkan hoaks dan juga provokasi.

"VK ini sangat aktif, hasil gelar memutuskan dari bukti dan pemeriksaan tiga saksi dan saksi ahli akhirnya ditetapkan VK sebagai tersangka," kata Luki.

VK ini dianggap berperan sebagai penyebar berita bohong atau hoaks serta provokasi terkait dengan Papua. Hal itu dilakukannya melalui media sosial twitter dengan akun @VeronicaKoman.

Ia juga menyebutkan, ada juga tulisan momen polisi mulai tembak ke dalam asrama Papua, total 23 tembakan termasuk gas air mata. Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung, disuruh keluar ke lautan massa. "Semua kalimat postingan menggunakan bahasa Inggris," ujar Luki.

Karena dianggap sangat aktif melakukan provokasi, VK dijerat dengan pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP pasal 160, UU no 1 tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008. "Jadi kita ada empat undang-undang yang kita lapis," kata Luki.

Saat ditanya mengenai status kewarganegaraan VK, Kapolda menjawab bahwa tersangka masih memiliki KTP Indonesia. "KTP tersangka WNI, tapi sepertinya mempunyai banyak keluarga berdomisili luar negeri," ujar Luki.