Soal Bacawali Surabaya, Whisnu Tunduk Keputusan DPP PDIP

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana memantau kondisi Jalan Raya Gubeng yang ambles. (Liputan6.com/ Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Whisnu Sakti Buana, kader PDIP Surabaya yang juga menjabat Wakil Wali Kota Surabaya menegaskan dirinya tunduk dan patuh pada kewenangan DPP PDI Perjuangan. Ia juga menyerahkan sepenuhnya pada keputusan partai terkait rekomendasi bakal calon wali kota Surabaya.

"Soal rekomendasi itu kewenangan DPP, saya melaksanakan tugas sebagai kader partai untuk mengabdi kepada rakyat Surabaya. Semoga Allah meridhoi," ujar Whisnu Sakti Buana usai menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal cawali Surabaya di kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jumat 13 September 2019 dilansir Antara.

Dia menuturkan, sebagai kader partai, fatsunnya adalah menjalankan kewajibannya sebagai kader partai dengan sebaik-baiknya, tanpa menghitung apa yang diterima dan apa akibatnya.

"Karena saya yakin, dengan menjalankan kewajiban sebagai kader, maka kita akan mendapatkan hikmahnya nanti. Dan jika saya bukan mendapatkan hikmahnya, maka anak keturunannya saya yang mendapatkannya," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya periode 2014-2019.

Saat ditanya apakah ada pembicaraan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dirinya maju sebagai bakal cawali Surabaya, Whisnu mengatakan, dirinya dengan Risma tidak ada perselisihan apapun, seperti yang dikutip dari Antara (13/9/2019).

"Kami berdua punya semangat sama, membangun Surabaya lebih baik. Kalau sempat dikatakan Bu Risma bukan kader, tapi faktanya hari ini sebagai pengurus DPP PDIP. Kita sama-sama kader. Saya menjalankan kewajiban saya sebagai kader partai. Insya Allah, Tuhan akan meridhoi perjuangan kita," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Rekapitulasi Pemilu 2019 menunjukkan sembilan partai politik melenggang ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menegaskan, dirinya tidak pernah berpikir dengan menjalankan tugas sebagai kader seperti dengan turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan masyarakat akan membuatnya harus mendapatkan rekomendasi.

"Itu semua tidak banar. Sebagai kader kita ikhlas dari awal kita terjun dari kancah PDIP itu semua hanya untuk pengabdian. Pasti ada balasannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Adi Sutarwijono mengatakan tugasnya dalam menghadapi Pilkada Surabaya 2020 salah satunya adalah melakukan penjaringan bakal cawali dan cawawali Surabaya.

"Rekom itu sepenuhnya adalah kewenangan DPP PDIP, posisi kita semua adalah taat dan tunduk atas apa yang diputuskan DPP," ujar Adi.