6 Momen Menarik Tri Rismaharini di Surabaya

3. Lebih Baik Blusukan Dibanding Orasi

Orasi adalah hal yang biasa dilakukan oleh pemimpin atau tokoh politik. Namun, hal berbeda dirasakan Risma. 

Dalam kunjungannya pada 12 Januari 2018, Risma mengaku tidak bisa orasi di depan masyarakat. Hal ini bukan karena faktor takut atau grogi. Risma merasa tidak bisa leluasa menyampaikan apa yang ada di kepalanya dengan komunikasi satu arah. 

Dibanding orasi dan kampanye, Risma lebih senang melakukan blusukan. Ia bisa secara langsung berdialog dengan pihak-pihak terkait. Risma juga merasa lebih luwes atau bebas untuk menuangkan pikirannya dibanding melalui paragraf naskah orasi. Risma lebih senang dengan gaya komunikasi dua arah. 

4. Menolak Proyek Tol 

Dalam masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya, Risma menolak rencana pembangunan jalan tol. Penolakan ini dikarenakan jalan tol tersebut mengharuskan penggunanya untuk membayar. 

Risma menolak proyek jalan tol itu karena Ia ingin seluruh masyarakatnya bisa mengakses jalan tol secara mudah tanpa dikenakan biaya. Selain itu, menurut Risma, jalan tol ini dapat mematikan bisnis yang ada di sekitarnya.

Risma juga mempertimbangkan faktor alam. Menurutnya, pembangunan jalan tol dan kaki-kakinya dapat meningkatkan potensi banjir.

5. Menolak Penggunaan Patwal di Kota Surabaya

Walau menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma menolak penggunaan Patroli dan Pengawalan (Patwal). Hal ini diungkapkan Risma dalam salah satu stasiun televisi.

Biasanya Patwal digunakan untuk membuka jalan agar kendaraan bisa lewat. Menurut Risma, hal ini sama saja dengan meminta masyarakatnya untuk mementingkan kebutuhannya. Seharusnya pemimpinlah yang berbuat lebih pada warganya. 

Risma memilih untuk berangkat lebih awal agar dapat terhindar dari kemacetan. Bila Ia menghadapi kondisi jalan tersendat, Risma tidak segan-segan untuk turun dar mobil dan mengatur lalu lintas. Dengan sikapnya yang tegas, masyarakat pun mematuhi komando dari Risma.

6. Emosi Saat Sidak E-KTP

E-KTP dibuat untuk meniadakan proses birokrasi yang tidak efektfif. Saat melakukan kunjungan, justru hal sebaliknya yang Risma temukan.

Emosi Risma meluap saat Ia melakukan inspeksi mendadak pelayanan E-KTP di Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada 20 September 2016. Risma terkejut saat melihat jumlah antrean yang panjang. 

Selain antrean masyarakat, Risma juga melihat permasalahan dari pihak pegawai. Perangkat yang digunakan oleh Dinas Catatan Sipil adalah perangkat lunak yang lamban. Hal ini membuat pengerjaan semakin lama.

Tak hanya itu, pelayanan juga masih berbasis birokrasi. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk bolak-balik selama 4 hari karna masalah pemblokiran tidak dapat ditangani langsung di tempat.

Risma pun marah dan staf di sana hanya bisa terdiam. Risma mengharuskan perombakan pelayanan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan E-KTP.

(Kezia Priscilla – Mahasiswa UMN)