Dosen Unair: Pemerintah Harus Ada Terobosan Hadapi Ekonomi Global Melambat

20151113-Ilustrasi Investasi — lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 pada Rabu, 23 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejumlah wajah baru dan lama mengisi tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju.

Tim ekonomi tersebut antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Selain itu, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Kemudian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama.

Dosen Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju tidak ada yang spesial. Memang anggota tim ekonomi diisi sejumlah wajah baru dan muda antara lain Erick Thohir dan Whisnutama. Akan tetapi, dengan tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju tersebut, menurut Rahma tidak ada hal yang baru dengan ekonomi Indonesia. Ini mengingat kondisi ekonomi global masih bayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pertumbuhan kemungkinan akan bergerak di jalur yang sama sekitar 5,2 persen. Di tengah kekacauan ekonomi global kita perlu orang-orang cerdas dalam tim ekonomi dengan tekad untuk membuat keputusan reformasi ekonomi struktural radikal yang kita butuhkan pada skala global yang kita hadapi,” ujar Rahma saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Kamis (24/10/2019).

Ia menambahkan, tim ekonomi Indonesia seharusnya diisi sosok profesional karena kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Meski demikian, Rahma mengharapkan menteri muda yang baru di Kabinet Indonesia Maju juga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Mari kita tunggu gebrakan-gebrakan para menteri muda yang baru, apakah bisa genjot pertumbuhan ekonomi ke 6 persen,” ujar dia.

Rahma mengingatkan, periode kedua pemerintahan Jokowi ini lebih berat ketimbang pertama. Hal ini karena ada perang dagang antara China dan Amerika Serikat, Amerika Serikat dan Eropa, pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan harga komoditas juga kurang bergairah. Padahal komoditas masih menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia.

"Current account defisit melebar terus, APBN juga defisit, gaji buruh minta naik terus. Kalau periode kedua ini harus ada kebijakan yang radikal, sebab kalau tidak membuat terobosan ekonomi kita pasti kedodoran,” ujar Rahma.

*** Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Dalam pertemuan semi tahunan, badan keuangan internasional IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global membaik tahun ini, mencapai 3,6 persen.

2 dari 2 halaman

Butuh Peran Kepala Daerah

Rahma menuturkan, ada sejumlah hal perlu dilakukan untuk menggenjot investasi di pemerintahan periode kedua Jokowi. Hal itu mulai menghadirkan berbagai insentif, pajak hingga subsidi.

"Yang terpenting bagaimana pemerintah menyediakan platform untuk foreign direct investment (FDI). Misalkan kemudahan perizinan, insentif pajak, low cost economy, kebijakan tenaga kerja dan sebagainya,” kata dia.

Selain itu, sejumlah peraturan menteri dan peraturan daerah juga mesti ditinjau ulang. Rahma menuturkan, dukungan kepala daerah juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Saya melihat Indonesia ini kurang bergairah karena Cuma sedikit kepala daerah yang concern terhadap pembangunan,” ujar dia.

Rahma menuturkan, saat ini daerah juga masih tidak efisien. Oleh karena itu, peranan kepala daerah penting untuk genjot investasi. “Pusat mau bagus harus disupport dari daerah. Pemimpin daerah itu justru menjadi kuncinya. Pusat yang distribusi anggarannya. Jadi visi misi kepala daerah itu harus sinkron dengan visi misi presiden,” kata dia.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019 hanya 5,05 persen secara tahunan atau melambat dibandingkan periode sama tahun lalu 5,27 persen.

IMF baru merilis prediksi pertumbuhan ekonomi di Asia. IMF perkirakan pertumbuhan ekonomi di Asia lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi Asia akan mencapai lima persen pada 2019 dan 5,1 persen pada 2020. Angka ini lebih rendah 0,4 persen dan 0,3 persen pada proyeksi April.