Garda Bangsa Jagokan Hanif Dhakiri Maju Pilkada Surabaya

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa, Surabaya, Jawa Timur, menjagokan mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri untuk maju sebagai bakal calon wali kota dalam Pilkada Surabaya 2020.

"Hanif Dzakiri adalah salah satu kader muda PKB yang pantas memimpin Kota Surabaya mendatang," kata Ketua Garda Bangsa Kota Surabaya Mahfudz di Surabaya, Senin (4/11/2019), demikian mengutip laman Antara.

Menurut politikus PKB ini, pengalaman Hanif Dhakiri sebagai Menaker menjadi nilai plus untuk kemajuan Kota Surabaya. Selain itu, Hanif Dhakiri yang juga salah satu pengurus DPP PKB ini merupakan tokoh muda yang dinamis dan visioner.

"Saya yakin dukungan milenial ke Hanif Dzakiri akan masif," kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya ini.

Hanif Dhakiri sebelumnya pernah menjadi santri di tiga pondok pesantren di Jawa Tengah yakni Pesantren Sirojul Mukhlasin di Payaman, Magelang, Pesantren Al-Muayyad Solo, dan Pesantren Edi Mancoro.

Sejak mahasiswa, Hanif memang banyak terlibat di organisasi kemahasiswaan. Sampai kemudian jalan hidup menggiringnya masuk ke kancah politik. Hanif Dhakiri tercatat pernah menjadi anggota DPR dan menjabat sebagai Sekjen PKB sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan pada 2014.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

50 anggota DPRD Kota Surabaya 2019-2024 resmi dilantik dan pengucapan sumpah janji anggota di Gedung DPRD Surabaya dalam Rapat Paripurna Istimewa.

2 dari 2 halaman

Kiprah Sebagai Menteri Ketenagakerjaan

Cara Menaker Hanif Bangkitkan Motivasi SMK Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tak perlu cemas dan khawatir menghadapi persaingan revolusi industri 4.0.

Lima tahun Hanif berkiprah sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Menjelang akhir jabatannya, Hanif diamanahi tugas baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Imam Nahrawi yang tersangkut masalah hukum.

Di bawah komando Hanif Dhakiri, kementerian yang dinakhodainya terus mengawasi dan menindak terhadap perusahaan-perusahaan penyalur pekerja migran yang nakal. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, dirinya telah mencabut izin lebih dari 100 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Hanif juga menggagas program baru bernama Desmigratif (Desa Migran Produktif) sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja migran yang dimulai dari desa-desa. Program ini dilakukan di desa-desa yang merupakan kantong pekerja migran. Desmigratif adalah fasilitasi dari pemerintah bagi pekerja migran dan keluarganya. Saat ini program ini sudah tersebar di 402 desa di Indonesia.