Polres Mojokerto Rilis Tiga Jenis Inovasi Pelayanan Publik

Tol Sumo membentang sepanjang 36,27 kilometer (km) dan menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Mojokerto. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Polres Mojokerto, Jawa Timur, meluncurkan tiga jenis inovasi pelayanan publik terbaru, yakni samsat dan satpas ngopi, gedung pelayanan publik terpadu, serta barak anggota pengendalian massa (Barak Dalmas) di Kawasan Intiland Ngoro Industri Persada, Senin (4/11/2019).

Kapolres Mojokerto AKBP, Setyo Koes Heriyat mengatakan, pelayanan publik Samsat dan Satpas Ngopi ditempatkan di area Ngoro Industri Persada, untuk melayani perpanjangan SIM serta pajak, dengan mengusung konsep kafe.

Selanjutnya gedung pelayanan publik terpadu, ditempatkan di Pintu masuk Mapolres Mojokerto yang bisa didatangi masyarakat ketika ingin mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), izin keramaian, pelayanan keterangan bebas narkoba, serta pelayanan sidik jari lebih mudah.

"Ini adalah bentuk pelayanan terbaik dari kami kepada masyarakat. Ada tiga inovasi yang kami luncurkan hari ini. Kami harap dapat membantu masyarakat supaya lebih mudah mengurus surat-surat Kepolisian. Kami mencoba kasih layanan yang jemput bola," tutur dia mengutip laman Antara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Jembatan kayu yang menghbungkan desa di Sidoarjo dan Mojokerto ini tak hanya topang aktivitas ekonomi tetapi juga memiliki pemandangan alam.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Menurut dia, hakekat pelayanan publik sendiri adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, yang merupakan perwujudan Kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

"Di dalamnya mencakup asas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisifatif, dan kesamaan hak. Antara lain tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban pemberi maupun penerima," ujar dia.

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi pada kesempatan yang sama menjelaskan, perbaikan pelayanan publik khususnya pada instansi pemerintah saat ini sangat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. "Pelayanan prima sangat ditunggu masyarakat. Maka kita sebagai pelayan publik harus semaksimal mungkin melayani," kata dia.