Khofifah Tetapkan UMK 2020, Surabaya Tertinggi di Jatim

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMK 2020, sebelum menjelang batas akhir penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 yaitu 21 November 2019.

Penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim didasari beberapa peraturan di antaranya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum.

Khofifah Indar Parawansa menuturkan, selain itu kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional juga menjadi variabel menentukan besaran kenaikan UMK yang mencapai 8,51 persen dari UMK tahun sebelumnya. 

"Alhamdulilah hari ini kita bisa menetapkan besaran UMK 2020. Memang ada beberapa daerah yang harus melakukan revisi, karena kenaikannya di atas peraturan menteri," kata Khofifah, Rabu (20/11/2019). 

Besaran UMK tahun 2020 tertinggi adalah Surabaya yang mencapai Rp 4.200.479,19. Sementara terendah adalah Kabupaten Magetan yang hanya Rp 1.913.321, 73. Khofifah ingin kenaikan tersebut disikapi secara bijak oleh semua elemen yang terkait baik pengusaha, pekerja dan pemerintah daerah. 

"Semoga kenaikan ini berdampak positif pada kesejahteraan pekerja di Jawa Timur," ujar Ketua PP Muslimat NU tersebut.

Menyinggung tentang kemungkinan banyak PHK, karena perusahaan ingin mengurangi biaya produksi dengan rasionalisasi, Khofifah menyebutkan, program padat karya akan menjadi solusinya. Namun, demikian konsep tersebut akan dimatangkan di internal Pemprov Jatim.

Sementara itu, Johnson Simanjuntak, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jatim (Apindo) mengatakan, pihaknya mendukung dan menyepakati kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen. Meski terasa berat, Apindo akan melaksanakan keputusan tersebut. 

"Meski berat namun Apindo tetap akan melaksanakan keputusan tersebut. Terima kasih Pemprov Jatim yang telah banyak membantu Apindo dalam menjembatani dialog dengan pekerja terkait dengan UMK 2020 mendatang," ujar Johnson. 

Penetapan upah minimum kabupaten/kota 2020 di Kantor Gubernur Jawa Timur, dibayang-bayangi aksi unjuk rasa besar para buruh, yang menolak kenaikan sebesar 8.51 persen. Pagar kawat berduri dan ratusan personil Polri disiapkan untuk mengantisipasi rencana ribuan buruh berunjuk rasa di Kantor Gubernur untuk menolak penetapan yang mengacu pada peraturan Menaker.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini