Sukses

Sandiaga Uno Sebut Indonesia Harus Rebut Peluang Perang Dagang AS-China

Sandiaga Uno juga mendorong rencana pemerintah yang akan menerapkan undang-undang baru Omnibus law. Ini karena menciptakan lapangan kerja.

Liputan6.com, Surabaya - Pengusaha yang sekaligus mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, Indonesia harus bisa melihat peluang dari ada perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Sandiaga Uno menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada seminar internasional yang diadakan di Universitas Airlangga, Surabaya pada Jumat, 29 November 2019.

"Program-program prioritas pemerintah ini mestinya mengarahkan kepada bagaimana kebijakan yang diperlukan agar ketidakpastian dunia ini tetap bisa memberikan peluang untuk ekonomi kita bertumbuh dan membuka lapangan pekerjaan," tutur dia. 

Dia menuturkan, anak-anak muda yang juga calon generasi masa depan bangsa Indonesia mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian di negeri ini. Apalagi, lanjut dia, anak-anak muda nantinya juga masuk ke dalam bursa lapangan kerja, sehingga kalau tidak disiapkan dari sekarang, akhirnya nanti tidak bisa mendapatkan lapangan kerja yang berkualitas.

"Sekarang ini bagimana program program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja ini bisa dieksekusi dengan lebih cepat lagi karena peluang dari perang dagang ini sangat terbuka sekarang," ujarnya.

Sandiaga Uno mengatakan, rencana pemerintah yang akan menerapkan undang-undang baru Omnibus law untuk menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu didorong. Hal ini karena 97 persen ekonomi Indonesia itu adalah UMKM dan lebih dari 98 persen Indonesia diciptakan oleh UMKM. 

"Kita harus pastikan UMKM juga bisa tumbuh berkembang serta produk dan jasa milik Indonesia bisa berjaya dalam situasi ketegangan yang diakibatkan oleh perang dagang antara Amerika dan China," kata dia. 

Saat ditanya inovasi apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah, Sandiaga Uno mengatakan, perekonomian bertumbuh lima persen plus, tapi yang perlu dilakukan adalah percepatan  reformasi struktural khususnya di bidang ketenagakerjaan, perpajakan dan kemudahan berinvestasi. 

"Itu yang akan mampu untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya," katanya.

Ia menyarankan untuk pemberdayaan UMKM bisa diberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Hal ini karena anak-anak muda saat ini membutuhkan satu kebijakan sehingga mereka bisa memulai start up teknologi terutama mengenai bisnis-bisnis yang sekarang yang disebut sebagai digital ekonomi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

2 dari 2 halaman

Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Ini Saran Sandiaga Uno

Sebelumnya, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyebut ada beberapa langklah efektif yang perlu dilakukan pemerintah dalam menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit /CAD). Salah satunya adalah meningkatkan investasi pengelolaan sektor minyak dan gas (migas).

"Sehingga kita berhenti mengimpor yang menyumbag defisit neraca perdagangan itu kan dari impor migas," kata Sandiaga saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.

Pemerintah juga perlu mempercepat kilang-kilang minyak baik yang kecil, menengah, maupun besar untuk segera beroprasi. Tak hanya itu, dirinya juga menyarankan agar pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk konversi dari energi konvensional menjadi energi baru dan terbarukan.

"Dan untuk penggunaan dari migas yang transportasi paling banyak, kita harus gerakan nih penggunaan transportasi umum seperti Jak lingo milik pemprov tempat saya dulu bekerja. Jadi ini yang harus dilakukan secara masif," kata dia.

Seperti diketahui, pada kuartal I2019 Bank Indonesia (BI) mencatat CAD berada di level 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih besar ketimbang defisit transaksi berjalan pada kuartal I-2018 yang berada di level 2,01 persen dari PDB.

Kemudian pada kuartal II 2019, CAD membengkak menjadi 3,04 persen dari PDB. CAD pada tiga bulan kedua tahun ini juga lebih besar dalam ketimbang capaian pada periode yang sama tahun lalu di level 3,01 persen dari PDB.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Â