Ini Sikap PDIP Surabaya Saat Peringatan Hari Ibu

Bung Karno pula yang menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu lewat Keputusan Presiden 316 Tahun 1959. Pada 22 Desember dipilih bertepatan dengan Kongres Perempuan I pada 1928.

"Dari historisnya, Hari Ibu sebenarnya lahir dari kebijakan politik yang mengakui peran kaum perempuan di ranah publik. Jadi, PDI Perempuan mengakui kiprah perempuan di urusan publik, bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kebijakan publik strategis, selain urusan privat," ujarnya.

Jiwa kerakyatan Bung Karno salah satunya juga dibentuk oleh Sarinah, pengasuhnya di masa kecil. Dalam buku biografinya, Sukarno mengakui peran Sarinah yang disebutnya menanamkan rasa cinta, welas asih, kepada rakyat jelata.

Kemudian, lanjut Adi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. PDIP juga menempatkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan yang pertama.

Bahkan di Kota Surabaya, PDIP juga menugaskan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah di Kota Pahlawan. Di lembaga legislatif DPRD Kota Surabaya, PDIP menempatkan 33 persen wakil rakyat perempuan dari 15 kursi yang didapatkan.

"PDI Perjuangan terbukti telah mampu menempatkan ibu dalam peran-peran puncak, yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Partai kami telah membuktikan diri untuk menemptkan kaum ibu sebagai penggerak perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan bangsa ini," kata Adi yang juga ketua DPRD Kota Surabaya.