Pembayaran Jasa Tenaga Medis Bakal Terganggu di Surabaya, Ada Apa?

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita sebelumnya mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan itu bermacam-macam, ada yang rawat jalan pada Mei belum terbayarkan, ada juga yang Agustus hingga Desember.

Akibat tunggakan itu, lanjut dia, "cash flow" atau pergerakan keuangan rumah sakit milik Pemkot Surabaya itu terganggu, terutama untuk beli obat. Selain itu, katanya, jasa layanan dokter juga bermasalah, sehingga jasa layanan dokter tersebut belum terbayarkan 4-5 bulan.

"Tapi saya pastikan bahwa layanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan terganggu meskipun ada tunggakan dari BPJS ini. Sebab sudah ada subsidi dari pemerintah kota," kata dia.

Ia memastikan, selama tidak dibayarkan itu, Pemkot Surabaya sudah empat kali mengirimkan surat tagihan kepada BPJS Kesehatan. Surat keempat dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini baru dijawab dan dijelaskan bahwa pihak BPJS Cabang Surabaya masih menunggu pencairan uang dari BPJS pusat, sehingga sampai saat ini belum bisa membayar tunggakan tersebut.

"Pada saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu, BPJS sempat menyampaikan bahwa akan membayarkan tunggakan itu pada Januari minggu kedua apabila sudah didrop uang dari pusat. Karenanya, kami berharap BPJS segera membayarkannya, karena tidak mungkin kami terus mengandalkan subsidi terus," ujarnya.

Menurut dia, tunggakan itu tidak berbanding lurus dengan tertibnya Pemkot Surabaya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Sebab, katanya, setiap bulan Pemkot Surabaya membayarkan Rp443 ribu peserta yang dikaver BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tenaga kontrak pemerintah kota.

"Total setiap bulan kami membayar Rp17 miliar kepada BPJS. Rinciannya, Rp13,3 miliar untuk BPJS PBI dan Rp3,9 miliar untuk tenaga kontrak. Jadi, sekali lagi kami harap BPJS juga tertib membayarkannya ke pemerintah kota," kata dia.