Khofifah: Pendidikan Ujung Tombak Cetak SDM Berkualitas di Jawa Timur

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajaran dinas pendidikan untuk percepat lelang barang dan jasa di bidang pendidikan sehingga proses belajar mengajar berlangsung lancar dan baik pada awal 2020.

Selain itu, ia menuturkan, pemerintah provinsi setempat memberikan porsi 30 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 untuk pengembangan sektor pendidikan.

"Dari total APBD Jatim Rp 35,1 trilliun, sebesar 30 persen dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan," tutur dia, seperti dikutip dari Antara, Senin, 13 Januari 2020.

Ia menuturkan, pendidikan menjadi ujung tombak pencetak sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Timur. Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu meminta agar di awal tahun seluruh jajaran dinas pendidikan bisa segera "tancap gas", seperti lelang barang dan jasa di bidang pendidikan segera dilakukan sehingga proses belajar mengajar berlangsung lancar dan baik.

Kelengkapan kebutuhan untuk pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemprov, kata dia, diharapkan bisa segera dilakukan lelang untuk memenuhi serta menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan saat ini kebutuhan pendidikan, khususnya untuk SMA dan SMK, telah teranggarkan pada APBD, terutama lewat program pendidikan gratis berkualitas.

Dengan dukungan anggaran cukup besar, Khofifah berharap kualitas pendidikan di Jatim semakin meningkat selaras dengan program "Jatim Cerdas".

Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan juga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah setempat. Sementara itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan action plan untuk pendidikan, salah satunya penguatan revitalisasi SMK dan SMK pengampu.

Pada 2020, terdapat 157 SMK yang mengampu sekitar 785 SMK sesuai jurusan relevan dan fokus pada pelaksanaan fungsi yang telah difasilitasi sejak 2019.

Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga terus memperkuat konsep SMA dan MA "double track", di antaranya dengan pengembangan dan monitoring karier alumni, pembinaan kewirausahaan melalui usaha sekolah daring.

Selain itu, pihaknya menyiapkan wadah bertemunya jaringan mitra dunia usaha dunia industri (DUDI) dengan calon tenaga kerja potensial alumni melalui platform "ruangkarir.net".

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis pagi, mendatangi lokasi banjir dampak luapan Kali Lamong di Cerme Gresik. Penanganan banjir Kali Lamong menurut Gubernur sudah masuk dalam Perpres No. 80 Tahun 2020.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Minta Pemda Tak Habiskan APBD Buat Perjalanan Dinas

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengurangi pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan perjalanan dinas. Menurutnya anggaran dinas yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masif relatif tinggi.

“Tolong untuk perjalanan dinas, untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri. Wira-wirinya itu 13,4 persen sendiri dari APBD, belum unit cost juga lebih mahal,” ujar Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Di sisi lain porsi belanja pegawai juga terbilang tinggi yaitu mencapai 36 persen dari APBD. Sedangkan belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen dari APBD. "Jadi, Bapak, Ibu, sekalian kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri, itu belum belanja pegawai tadi, 36 persen,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan seharusnya pemerintah daerah memberikan porsi yang besar untuk kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bukan justru, mengambil porsi APBD yang justru untuk keperluan yang tidak terlalu penting.

“Makanya sisa-sisa itu sisanya untuk rakyat, itu kan salah. Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi,” kata Sri Mulyani.

Terakhir dia meminta agar pemerintah daerah dapat menimbang kembali pemakaian APBD untuk kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diprioritaskan.

"Jadi tolong dilihat betul karena alokasi belanja daerah APBD kurang fokus. Program dan kegiatan itu bermacam-macam padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com