Khofifah Ingin Pusat Keuangan Syariah Dunia Berada di Jawa Timur

Gubernur Khofifah Luncurkan Program MJC, EJSC, dan Big Data — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program Millenial Job Center/MJC, East Java Super Coridor/EJSC, dan Big Data di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (27/05/2019) sore. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Pusat keuangan syariah tersebut diharapkan dapat berada di Jawa Timur.

"Kami berharap Indonesia akan menjadi gravitasi keuangan syariah dunia, dan kami ingin ditempatkan di Jawa Timur. Jadi gravitasi keuangan syariah dunia itu jadi bagian dari visi Indonesia Islamic Science Park," tutur dia, saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2020).

Oleh karena itu, Khofifah Indar Parawansa meminta dukungan Wapres Ma'ruf Amin terkait rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park di Pulau Madura. Taman ilmiah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 101 hektare di kaki Suramadu.

"Kami mohon support Pak Wapres untuk pengembangan salah satu dari proyek strategis Indonesia Islamic Science Park. Kami butuh 101 hektare di kaki Suramadu di Madura, Bangkalan,” tutur dia.

Khofifah menuturkan, Indonesia Islamic Science Park akan menjadi pusat ekonomi kerakyatan syariah. Hal ini karena akan dibangun beberapa unit usaha dalam negeri buatan para santri dari sekolah-sekolah Islam dan pesantren, selain juga perbankan syariah.

"Jadi ada santripreneur, kemudian ada sosiopreneur yang berarti alumninya. Kami sudah punya training center, dan kami ingin menjadikan ini bagian dari sentra penguatan kemandirian para santri saat mereka keluar dari pesantren,” tutur Khofifah Indar Parawansa.

Indonesia Islamic Science Park merupakan salah satu proyek yang akan diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proyek strategis percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.

Dalam Perpres itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan perlu dilakukan pengembangan di kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertasusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Pengembangan kawasan itu bertujuan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis pagi, mendatangi lokasi banjir dampak luapan Kali Lamong di Cerme Gresik. Penanganan banjir Kali Lamong menurut Gubernur sudah masuk dalam Perpres No. 80 Tahun 2020.

2 dari 2 halaman

Ingin Pastikan Masuk RPJMN 2020-2024

Pada pertemuan itu, Khofifah melaporkan mengenai upaya percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur termasuk kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbang Kertasusila). Khofifah menghadiri pertemuan itu bersama Wakil Gubernur Emil Dardak dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kedatangan Khofifah tersebut juga sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pemprov Jawa Timur ke Jakarta untuk bertemu dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang Kertasusila, Kawasan Bromo-Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

"Kami ingin memastikan bahwa Perpres Nomor 80 Tahun 2019 itu akan terangkum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024, yang Insya Allah akan disahkan 20 Januari 2020," kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan proyek strategis pengembangan Jawa Timur itu dijabarkan dalam 218 proyek pembangunan dengan total anggaran Rp294,34 triliun.

Skema pembiayaannya, lanjut Khofifah, sebagian besar berasal dari badan usaha milik negara (BUMN), kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta sektor swasta.

"Skema pembiayaannya 85 persen BUMN, KPBU, dan swasta; kemudian 15 persen dari APBN dan APBD. Kami berharap dalam lima tahun 218 proyek itu minimal sudah ground-breaking. Ada beberapa yang FS-nya (feasibility study) sudah jalan, namun tetap perlu di-update," katanya.

Studi kelayakan proyek atau feasibility study yang sudah berjalan dari proyek strategis nasional tersebut adalah pembangunan Kawasan Gerbang Kertasusila. Sejak 2015, Bank Dunia sudah melakukan studi kelayakan proyek tersebut; namun Pemprov Jatim masih perlu melakukan pembaruan data-data proyek.

"Kami harus update lagi luasannya, titik lahannya, apakah akan menggunakan LRT atau MRT, apakah semua harus elevated atau tidak. Semua format itu sudah dicoba untuk di-exercise," kata dia.