Ketua DPRD: Jangan Ada Warga Surabaya Tak Bisa Makan dan Sekolah

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan) — Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - DPRD Surabaya menyatakan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya menjadi Rp 10,3 triliun juga perlu diikuti pemerataan distribusi pembangunan.

Oleh karena itu, dana Rp 140 miliar untuk program permakanan juga dapat tepat sasaran sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat Surabaya.

"Dari nilai APBD itu, dialokasikan Rp140 miliar untuk kegiatan permakanan yakni kegiatan memberi makanan layak satu kali, setiap hari, diantar dari rumah ke rumah warga penerima manfaat," ujar Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwojono di Surabaya, Sabtu, 1 Februari 2020, seperti dikutip dari Antara.

Ia menyampaikan hal itu setelah pihaknya menyerap aspirasi aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses pertama untuk tahun anggaran 2020 di Kelurahan Kedungbaruk, Rungkut, Surabaya pada Jumat malam, 31 Januari 2020.

Acara tersebut dihadiri kalangan tokoh masyarakat, pengurus kampung, juga kader, anggota dan pengurus PDI Perjuangan (PDIP). "DPRD dan Wali Kota Surabaya memberi perhatian penting terhadap program-program sosial, di antaranya permakanan," ujar dia.

Menurut dia, sasaran kegiatan permakanan adalah warga pra-lansia dan lansia kategori tidak mampu, warga terlantar, dan anak-anak yatim piatu.

"Anggaran Rp140 miliar untuk memberi makanan hampir 30.865 jiwa warga Surabaya," kata Adi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Ia meminta kader-kader PDIP, kalangan tokoh masyarakat dan pengurus kampung agar mencermati lingkungan sekitar. Jika ada masyarakat Surabaya yang layak menerima bantuan-bantuan permakanan, dan program sosial lain dari Pemkot Surabaya, segera diinput ke dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, data MBR tercatat 665.882 jiwa, terdiri atas sebanyak 202.572 KK (kartu keluarga).

"Data akan terus diperbaharui. Tidak stagnan. Dengan data ini, pemerintah kota bisa mempercepat pengentasan kemiskinan dengan intervensi kebijakan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak, pemberdayaan ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan," ujar dia.

Ia menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi Surabaya yang tinggi serta peningkatan APBD hingga Rp10,3 triliun, di pihak lain harus pula diikuti pemerataan distribusi kue-kue pembangunan.

"Jangan sampai ada warga Surabaya terlantar. Tidak bisa makan. Tidak bisa sekolah. Sedapat mungkin pemerintah harus hadir, memberi solusi terhadap persoalan warganya, melalui kebijakan-kebijakan publik," kata Adi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Menikmati suasana metropolitan Surabaya dengan gemerlap lampu kotanya di malam hari ataupun menikmati panasnya kota di siang hari, perlu juga berkunjung untuk menikmati Kota Pahlawan dari sisi kearifan lokal tanamannya yang diolah menjadi racikan her...

2 dari 2 halaman

3 Program

Ia juga mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warga tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Masih ada masyarakat tidak mampu, tapi tidak punya akses untuk mendapatkan KIS, KIP dan PKH. Bagaimana cara mendapatkan manfaat?" ujar Trisna, tokoh kampung di Kali Rungkut.

Adi menjelaskan, ketiga program andalan Presiden Jokowi sejak 2015 itu dirancang dengan misi : mempercepat penanggulangan kemiskinan.

"Itu janji kampanye Presiden Jokowi yang telah diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan. Jutaan orang telah menerima manfaat itu, di seluruh Indonesia. Kalau ada yang layak menerima manfaat, tapi tidak punya tercatat datanya, Fraksi PDI Perjuangan akan memperjuangkan pada birokrasi pemerintahan," ujar Adi.