Sukses

Harapan Ketua Amphuri Jawa Timur Terkait Penangguhan Umrah

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Amphuri Jawa Timur, Mohammad Sufyan menuturkan, penangguhan penerimaan jamaah umrah yang dilakukan Arab Saudi berdampak terhadap bisnis travel umrah.

Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha travel umrah yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jawa Timur mengharapkan Arab Saudi dapat segera kembali membuka izin masuk untuk ibadah umrah ke Madinah dan Makkah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Amphuri Jawa Timur, Mohammad Sufyan menuturkan, penangguhan penerimaan jamaah umrah yang dilakukan Arab Saudi berdampak terhadap bisnis travel umrah. Hal ini bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis travel umrah. Oleh karena itu, ia mengharapkan penangguhaan penerimaan Jemaah umrah tersebut tidak terlalu lama.

"Banyak dampaknya. Travel bisa berimbas pada kelangsungan hidup karyawan travel juga kalau travelnya tidak ada pemasukan,” ujar Sufyan saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, Rabu (4/3/2020).

Ia menuturkan, bila penangguhan penerimaan jamaah umrah yang dilakukan Arab Saudi terlalu lama, travel harus punya strategi mencari pendapatan lain. Apalagi saat ini menurut dia ada imbauan dari Kementerian Agama untuk tidak menerima jemaah lebih dulu hingga ada kepastian dibukanya kembali visa.

"Kalau terlalu lama, travel harus pintar-pintar cari pendapatan lain. Selain umrah kalau tidak keberlangsungan travel bisa terancam,” ujar dia.

Sebelumnya Sufyan menuturkan, kalau banyak rekannya yang pusing karena kebijakan penangguhan penerimaan jemaah umrah.

"Kita setiap hari itu memberangkatkan 1.700 hingga 1.800 jemaah dari seluruh Jawa Timur untuk umrah. Berapa uang berputar dari sana,” ujar Sufyan seperti dikutip dari Antara.

Beberapa jemaah umrah bahkan sudah membayar lunas, terutama untuk biaya visa, tiket pesawat dan hotel.

"Jika penutupan ini tidak membuat semua biaya itu hangus, bagi travel itu tidak menjadi masalah. Tapi, ketika biaya itu hangus, maka akan berdampak sangat buruk,” tutur dia.

Sebab, menurut dia, biaya paling mahal dari bisnis ini adalah tiket pesawat dan hotel. "Kalau hotel 20 persen dan tiket pesawat sebesaar 50 persen dari total biaya umrah. Kalau itu sampai hangus, maka hancurlah kita," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

2 dari 2 halaman

Kemenag Imbau Biro Umrah Tak Terima Pendaftaran Sampai Ada Kepastian

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Agama mengimbau kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar tidak menerima pendaftaran paket umrah terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, imbauan itu dikeluarkan untuk menghindari potensi kerugian yang dialami jemaah dan PPIU akibat ketidakpastian keberangkatan ke Arab Saudi.

"Kami mengimbau kepada PPIU agar pendaftaran bagi jemaah umrah sementara dihentikan terlebih dahulu sampai adanya kepastian keberangkatan," ujar Nizar melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2020.

Nizar menjelaskan, dikeluarkannya imbauan tersebut untuk meminimalisir dampak kerugian yang lebih besar lagi.

"Jangan sampai jemaah menyetorkan dananya untuk berangkat umrah, apalagi untuk paket pemberangkatan dalam waktu dekat, namun keberangkatannya tidak pasti," tegas Nizar.

Senada, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan, apabila pendaftaran jemaah umrah tetap dibuka, waktu keberangkatan tidak pasti.

"Sebab, PPIU akan mendahulukan jemaah yang saat ini sudah terdaftar, namun tertunda keberangkatannya," tutur Arfi.

Berdasarkan data Kementerian Agama, jemaah yang gagal berangkat pada 27 Februari 2020 saat pemberlakuan larangan berangkat sudah mencapai 2.393 orang.

Mereka berasal dari 75 PPIU dan rencana awalnya akan diterbangkan oleh 8 maskapai. Jumlah ini akan terus bertambah seiring tertundanya keberangkatan jemaah selama masa penangguhan sementara ini.

Arfi juga memastikan, informasi yang beredar tentang kebijakan penghentian sementara akan dicabut oleh Pemerintah Arab Saudi pada 14 Maret 2020 adalah tidak benar.

"Kami sampai saat ini belum menerima keterangan resmi dari Arab Saudi sampai kapan pemberlakuan larangan berkunjung untuk umrah dan ziarah oleh Arab Saudi akan dicabut, kata dia.

"Seluruhnya harap bersabar dan menahan diri demi keselamatan dan kemaslahatan jemaah umrah," pungkas Arfi.