Kadin Surabaya Imbau Pelaku Usaha Jangan Panik dan Tetap Waspada Hadapi Covid-19

Ia juga telah memutuskan untuk menunda segala kegiatan Kadin yang melibatkan masyarakat umum sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sebagai pertimbangkan keselamatan bersama dan untuk mencegah penyebaran corona.

"Kami memutuskan untuk menunda seluruh kegiatan organisasi, seperti kegiatan seminar dan konsultasi perpajakan yang akan digelar pada Rabu, 18 Maret 2020 yang diputuskan untuk ditunda. Padahal, kegiatan tersebut telah dinantikan banyak pelaku usaha, khususnya yang berskala kecil-menengah," kata dia.

Sebagai gantinya, kata dia, konsultasi perpajakan tetap bisa dilakukan secara daring dengan pengurus terkait.

"Kewaspadaan atas wabah ini harus kita tingkatkan. Prinsipnya memang sederhana. Jangan panik tapi jangan pula menganggap enteng, jangan meremehkan. Mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan sebagai wujud tanggung jawab kita atas keselamatan seluruh warga Surabaya," kata dia.

Ia meminta agar seluruh elemen pelaku usaha di Surabaya untuk menjaga kesehatan dengan menkonsumsi makanan-minuman bergizi dan bervitamin. "Olahraga teratur. Istirahat yang cukup. Dan mari saling mendoakan agar situasi sulit ini bisa kita lalui bersama-sama dengan baik," kata Andi.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Wisnu Wibowo menuturkan, ada sejumlah upaya yang perlu dilakukan pemerintah terutama di Jawa Timur untuk mengatasi dampak virus corona atau Covid-19. Pertama, membuat langkah proaktif untuk secepat mungkin mengantisipasi atau melokalisir kemungkinan ada efek penularan terutama di tempat-tempat pelayanan publik dan pintu akses keluar masuk ke luar negeri.

Selain itu, secara ekonomi mengupayakan dengan berbagai insentif dan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk bisa mendapatkan akses bahan baku dan penolong yang dibutuhkan oleh sektor industri.

“Bekerja sama dengan OJK dan BI dalam mendapatkan akses pembiayaan dan penangguhan kewajiban pembayaran cicilan kredit,” ujar dia.

Selain itu juga mempercepat realisasi belanja daerah. “Bahkan kalau perlu memberikan keringanan/insentif untuk pajak daerah, hotel dan restoran sebagai contohnya,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.