UNESA Bentuk Tim Komisi Disiplin Usut Aksi Mahasiswa Bakar Jas Almamater

Aksi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) akan bertindak tegas, terkait ulah vandalistik dan anarkistis yang dilakukan sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi menolak pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

"Unesa telah membentuk tim komisi disiplin. Tim bertugas melakukan penelusuran dan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang jelas-jelas melakukan pelanggaran," kata Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, Bambang Sigit Widodo, Senin (16/3/2020).

Sebelumnya, Jumat, 13 Maret 2020, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Kampus (AMPDK) berdemo di depan Gedung Rektorat Unesa, Jalan Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya.

Massa aksi menuntut pihak kampus agar membatalkan pelantikan BEM Unesa hasil Pemira pada 24 Februari 2020. Mereka beralasan pelantikan tidak sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR).

Pemira sendiri diikuti dua pasangan calon, yakni M Satria Artha W-Agung Alaska (nomor urut 1) dan Moch Badrus Sholeh-Dimas Alif Purnama Aji (nomor urut 2). Badrus-Dimas akhirnya dilantik sebagai ketua dan wakil BEM.

Tak hanya menolak, dalam aksinya massa juga bertindak vandalistik dan anarkistis dengan mencoret-coret lantai dan pintu kaca gedung rektorat dengan kata-kata yang tak pantas, merusak pintu rektorat hingga membakar jas almamater.

Bambang menambahkan, tim komisi disiplin yang dibentuk Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unesa, Agus Hariyanto yang melibatkan seluruh Wakil Dekan III di lingkungan Unesa, saat ini tengah mengumpulkan barang bukti.

Bukti tersebut, di antaranya dari hasil foto, CCTV, maupun rekaman video. Tim juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika aksi mahasiswa tersebut ada unsur pidananya.

"Namun demikian, kami tetap menerapkan asas praduga tak bersalah dan sanksi pembinaan. Bagaimana pun mereka adalah anak-anak kami," ujar Bambang.

Agung Setiawan, salah seorang pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni (IKA Unesa), ikut menyayangkan aksi mahasiswa yang berujung ricuh di kampusnya sendiri. Dia menuturkan, sebagai insan terpelajar, mahasiswa tidak perlu bertindak vandalistik dan anarkistis hingga membakar jas almamater.

"Itu sudah menyinggung harga diri kami selaku alumni Unesa. Kami sangat bangga dengan almamater, alumni kami tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai profesi dan semuanya mengutuk tindakan tersebut," ujarnya.

Agung ingin pihak kampus mengusut tuntas perusakan itu. Bahkan, sangat pantas jika pelaku medapat sanksi yang berat. "Kami juga siap membantu Unesa untuk mengusutnya," kata Agung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Kapal perang karya dosen dan mahasiswa ITS Surabaya telah rampung 90 persen. Namun, untuk keseluruhannya diperkirakan selesai akhir tahun 2020. Kapal perang canggih karya Pusat Studi Kelautan LPPM ITS Surabaya diberi nama The Croc.

2 dari 2 halaman

Pelantikan Sesuai Aturan

Terkait pelantikan BEM, Pembina Kemahasiswaan Unesa, M Farid Ilhamnudin mengakui jika sebelumnya ada polemik karena penetapan pengurangan suara 25 persen KPUR dinilai tidak merujuk pada UU yang telah dibuat mahasiswa sendiri.

Pasal yang dijadikan penetapan adalah 37 ayat 5, sedangkan sanksi mengacu pada pasal 62 ayat 3 yang terkait dengan pengurangan suara 25 persen. Menurut Farid, pasal ini menjelaskan adanya pengurangan suara 25 persen jika ada pelanggaran yang dilakukan peserta Pemira.

Sedangkan di pasal 1 ayat 9 UU Pemira dijelaskan bahwa yang dimaksud peserta Pemira adalah calon anggota MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa), calon ketua dan wakil ketua BEM yang telah ditetapkan KPUR.

"Faktanya tidak ada gugatan apa pun terkait dengan peserta Pemira. Dan memang pelaksanaan Pemira berjalan aman, lancar dan kondusif," kata dia.

Farid menegaskan, SK Rektor mengenai pelantikan BEM sudah final. Sebelum memutuskan pengurus BEM yang baru, rektor juga telah meminta wakil rektor III untukmelakukan kajian. "Melibatkan ahli hukum administrasi dan tata negara, biar hasilnya obyektif, bukan keputusan sesaat," ujar dia.

Lantaran menunggu hasil kajian, rektor pun tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan mengesahkan siapa pemenang pemilihan ketua BEM. Hasil keputusan diambil dari kajian yang matang. "Keputusan soal BEM itu, benar-benar melalui tahapan-tahapan kajian akademis yang matang bukan asal-asalan," ucap Farid.