Pemprov Jatim Segera Salurkan BLT dari Dana Desa, Ini Kriteria Penerimanya

Sedangkan mekanisme BLT sebesar Rp 600 ribu per bulan yang diberikan selama tiga bulan harus memenuhi kriteria, di antaranya keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. 

Kemudian belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kelurga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluarga miskin yang ada anggota keluarganya sakit menahun dan kronis. Namun, Pemprov Jatim mengingatkan Pemkab maupun Pemkot dapat memberikan BLT kepada warga miskin yang di luar DTKS.

"Konfirmasi dari pak Mensos kemarin sore, boleh yang ada didalam data terpadu boleh tidak. Kenapa kok boleh tidak, karena tiba-tiba kemudian yang masuk data terpadu itu misalnya sudah berkeluarga, dia driver ojol, dia terdampak misalnya," ucap Khofifah. 

"Lalu mereka terdampak jadi yang tidak masuk data terpadu untuk bantuan tunai 600 ribu per bulan untuk tiga bulan itu boleh di luar DTKS," urai Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Jatim, M Yasin menambahkan, keluarga terdampak COVID-19 dapat menerima BLT tapi harus didata dan diverifikasi terlebih dulu.

"Untuk pendataan calon keluarga penerima BLT, desa bisa menggunakan tim relawan desa dibantu pendamping PKH. Selanjutnya hasilnya pendataan di musyawarahkan tingkat desa lalu ditandatangani dan diajukan ke Bupati melalui Camat supaya bisa segera dilakukan verifikasi,” kata M Yasin.