Tiga Daerah di Jawa Timur Menuju Penerapan PSBB

Pelaksanaan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Jawa Timur menunggu Peraturan Gubernur Jawa Timur (Jatim). Pemerintah Kota Surabaya pun siap untuk mengikuti hal tersebut.

"Pada prinsipnya Pemkot Surabaya mengikuti," ujar Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, M. Fikser, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 19 April 2020.

Fikser menuturkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah memaparkan skema penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada saat pertemuan di Gedung Grahadi Minggu sore ini.

Selain itu, lanjut dia, Wali Kota Risma juga sudah menjelaskan upaya menelusuri Corona COVID-19 secara klaster pada level bawah dan juga upaya preventif yang selama ini sudah dilakukan pemkot dalam mencegah COVID-19.

"Akhir pertemuan telah disampaikan, Gubernur akan menyiapkan pergub atau juga surat lainnya untuk menuju PSBB," ujar dia.

Saat ditanya apakah Pemkot Surabaya sudah mengajukan surat usulan pemberlakuan PSBB ke Pemprov Jatim, Kepala Diskominfo Surabaya ini mengatakan hal itu akan dibahas pada saat rapat koordinasi gugus tugas di Grahadi. 

"Jadi nanti ada surat usulan disertai proposal dan kajian dari masing-masing daerah. Baru setelah itu keluar pergub. Kalau sudah detail di pergub, pemkot tinggal mengikuti dengan mengeluarkan perwali," kata dia.

Surat usulan dari Pemkot Surabaya tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk persetujuan PSBB. 

Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menuturkan, ada beberapa pertimbangan yang mendasari pihaknya setuju jika wilayahnya dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Jika dibandingkan dengan Surabaya, jumlahnya pasien positif Covid-19 di Sidoarjo, memang masih lebih banyak Surabaya, tapi tren kenaikannya cukup mengkhawatirkan dan satu sisi kami memandang kenaikannya ini cukup drastis," ucap Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu, 19 April 2020.

Selain itu, Cak Nur menilai, jika PSBB hanya diterapkan di Surabaya sebagai episentrum Covid-19 di Jatim, ini tidak akan efektif untuk memutus mata rantai penularan.

Untuk itu, Sidoarjo sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Surabaya dirasa perlu menerapkan PSBB juga.

Yang lebih penting, Cak Nur juga memandang tingkat kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat masih sangat minim untuk menjalankan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

"Oleh karena itu, ini adalah langkah yang baik untuk menerapkan PSBB, hanya saja kita harus berani menghitung dan memetakan dampak sosialnya," lanjut Cak Nur.

Cak Nur menjelaskan, PSBB akan memberikan aturan yang ketat dalam penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 karena ada penerapan sanksi yang mengikuti bagi pelanggar.

"Tapi diluar itu, kalau kita memberi aturan yang ketat maka harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menopang PSBB. Ini yang berat tapi kita harus berani," lanjutnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gresik masih menunggu Peraturan Gubernur Jawa Timur untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terkait penerapan PSBB tersebut, sebanyak 11 kecamatan dari total 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur bakal terkena dampak dari rencana PSBB.

Pelaksanaan PSBB tersebut untuk mengantisipasi penyebaran pandemi global COVID-19 di tiga wilayah antara lain Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Namun demikian, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Reza Pahlevi menuturkan, belum bisa menyebut mana saja 11 kecamatan yang terkena dampak pemberlakukan PSBB di wilayah itu, sebab pemkab masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan pelaksanaan PSBB.

"Semua masih menunggu Pergub Jatim. Rencana malam ini akan diputuskan, termasuk kami," ujar Reza, seperti dikutip dari Antara, Minggu (19/4/2020).

Pergub kata dia, dibutuhkan sebagai landasan atau dasar hukum pemberlakuan PSBB di tiga wilayah setempat, termasuk terkait hukuman apabila ada yang melanggar.