Pemkab Sidoarjo Siapkan Stimulus Ekonomi Terkait Kesepakatan PSBB

Pertemuan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan tiga kepala daerah membahas PSBB pada Minggu (19/4/2020) (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera menghitung dampak sosial ekonomi sebagai langkah persiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan penerapan PSBB memang efektif untuk memutus mata rantai penularan Virus Corona (Covid-19) dan semua SOP akan berjalan efektif karena akan diikuti pemberlakuan sanksi untuk pelanggar.

Namun, untuk mendukung penerapan PSBB tersebut, Pemkab Sidoarjo harus menyiapkan stimulus ekonomi kepada masyarakat yang terdampak akibat penerapan PSBB tersebut.

"Kami akan berhitung apakah persiapan kita cukup untuk PSBB," ucap Cak Nur sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu, 19 April 2020.

Pemkab Sidoarjo juga akan membahas apakah akan memberlakukan PSBB secara penuh ataukah hanya sebagian, khususnya di 14 kecamatan yang sudah terkonfirmasi ada pasien positif COVID-19.

"Itu yang harus kita hitung saat ini, karena makin luas makin banyak juga yang harus kita persiapkan," lanjutnya.

Cak Nur menuturkan, saat ini Pemkab Sidoarjo sudah realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 114 miliar dan masih ada potensi untuk dinaikkan Rp 84 miliar lagi.

"Kita hitung lagi masih membutuhkan kenaikan atau tidak, sambil kita komparasikan bantuan dari pusat dan provinsi," kata Cak Nur.

"Kita juga sudah melakukan langkah stimulus ekonomi dengan meringankan pajak, dan membebaskan retribusi itu kalau ditotal bisa senilai Rp 400 miliar," lanjutnya.

Cak Nur menuturkan, dalam penerapan PSBB ini dampak yang paling berat memang dampak sosial ekonominya karena banyak pabrik dan perusahaan yang tidak bisa beroperasi.

"Untuk itu kita menunggu surat ibu Gubernur ke tingkat pusat dulu sembari kita menyiapkan lebih detail lagi teknisnya," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

UMKM Banyuwangi produksi APD

2 dari 2 halaman

Penjelasan Pemkab Sidoarjo soal Sepakat PSBB

Sebelumnya, Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menuturkan, ada beberapa pertimbangan yang mendasari pihaknya setuju jika wilayahnya dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Jika dibandingkan dengan Surabaya, jumlahnya pasien positif Covid-19 di Sidoarjo, memang masih lebih banyak Surabaya, tapi tren kenaikannya cukup mengkhawatirkan dan satu sisi kami memandang kenaikannya ini cukup drastis," ucap Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (19/4/2020).

Selain itu, Cak Nur menilai, jika PSBB hanya diterapkan di Surabaya sebagai episentrum Covid-19 di Jatim, ini tidak akan efektif untuk memutus mata rantai penularan. Oleh karena itu, Sidoarjo sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Surabaya dirasa perlu juga menerapkan PSBB.

Cak Nur juga memandang tingkat kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat masih sangat minim untuk menjalankan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

"Oleh karena itu, ini adalah langkah yang baik untuk menerapkan PSBB, hanya saja kita harus berani menghitung dan memetakan dampak sosialnya," lanjut Cak Nur.

Cak Nur menuturkan, PSBB akan memberikan aturan yang ketat dalam penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 karena ada penerapan sanksi yang mengikuti bagi pelanggar.

"Tapi di luar itu, kalau kita memberi aturan yang ketat maka harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menopang PSBB. Ini yang berat tapi kita harus berani," lanjutnya.