Pakar Komunikasi Unair: Perpanjangan PSBB Bikin Warga Galau

Dosen Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II dikhawatirkan bisa membuat masyarakat menjadi stres. Oleh karena itu, ia menilai perlu tim untuk mendampingi warga.

"Ini akan membuat rakyat makin galau, dan lama-lama bisa frustasi," ujar Suko, ditulis Rabu, 13 Mei 2020.

Suko menambahkan, jika tidak terjaga, akan menyebabkan kepanikan yang berujung pada situasi yang tidak diinginkan. "Dampak sosial yang tidak bagus bagi usaha pencegahan. Nanti bisa timbul sikap warga melawan peraturan," ujar dia.

Situasi psikis seperti itu, lanjut Suko, pastilah tidak kondusif dalam upaya bersama-sama mencegah penularan COVID-19. Apalagi jika terjadi kesimpangsiuran dan overload informasi, menurut dia, bisa terjadi kepanikan.

"Bukan hanya soal cara memenuhi kebutuhan kesehatan fisik saja. Bukan pola soal cara beradaptasi terhadap aktivitas privat dan sosialnya. Tetapi juga kebutuhan psikis lainya perlu dipikirkan, agar tetap terjaga kualitas emosi jiwa masyarakat," ujar dia.

Saksikan Video di Bawah Ini

PSBB gelombang kedua dimulai 12 Mei hingga 25 Mei 2020. Keputusan perpanjangan PSBB ini adalah kesepakatan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama tiga kepala daerah Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (9/5).

2 dari 2 halaman

Usulan

Suko membeberkan, sebelum diketemukan vaksin covid-19, PSBB dan protokol kesehatan untuk mencegahnya, penerapannya tidak masimal. Sebagaimana laporan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA di 18 wilayah PSBB.

"Artinya, belum ada satu pun kawasan PSBB yang jumlah orang terpapar menurun secara drastis setelah PSBB," ujar dia.

Perpanjangan PSBB ini, tegas Suko, bakal membuat masyarakat semakin galau. Kesabaran dan kebertahanan mental orang mulai memudar karena harus menjalankan protap kesehatan. "Bakal banyak yang frustasi tentunya, kan, karena aktivitasnya semakin terbatas," tutur dia.

Oleh karena itu, Suko menyarankan membuat tim pendampingan warga. Hal ini karena jumlah gugus tugas yang terbatas. "Tim Pendamping ini sebagai penjangkarnya gugus tugas. Dikasih otoritas dan dilatih secara masif dan cepat," kata dia.