Penjelasan Pemkot Surabaya soal Kepala DKRTH Mengundurkan Diri

Balai Kota Surabaya (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyatakan sudah mendengar informasi tentang pengunduran diri dan pensiun dini Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Chalid Bukhari.

Ia pun mengaku sudah konfirmasi langsung kepada BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) Surabaya soal pengunduran diri dan pensiun dini itu.

"Berdasarkan informasi dari teman-teman BKD, beliau (Chalid Bukhari) beberapa waktu lalu, tepatnya pada 25 Juni 2020, telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala DKRTH, sekaligus beliau mengajukan pensiun dini," kata Febri di kantornya, Rabu, 1 Juli 2020, seperti dikutip dari laman Surabaya.go.id.

Febri menuturkan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Chalid Bukhari berhak untuk mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala DKRTH, sekaligus mengajukan surat pengajuan pensiun dini. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 hal tersebut dimungkinkan.

"Nah, yang dilakukan oleh Pak Chalid ini adalah atas permintaan sendiri dan atas kehendak sendiri mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini. Jadi bukan masalah-masalah yang lainnya. Murni atas permintaannya sendiri, dia mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini,” ujar dia.

Sesuai undang-undang, surat pengajuan pengunduran diri dan pensiun dini dari Chalid ini dikirimkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam hal ini adalah kepala daerah atau Wali Kota Surabaya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Senin malam, memimpin rapat koordinasi untuk memutuskan lanjutan PSBB. Hadir pula tiga kepala daerah Surabaya Raya, yakni, Bupati Gresik, Plt Bupati Sidoarjo dan juga Wali Kota Surabaya di Gedung Neg...

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Selanjutnya, surat itu diproses administrasinya oleh BKD sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

"Setelah dicek administrasinya, beliau sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun dini, yang mana salah satu syaratnya adalah masa kerjanya sudah selama 20 tahun dan usianya sekurang-kurangnya 50 tahun. Selanjutnya permohonan pensiun dini yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur dia.

Oleh karena itu, Febri kembali memastikan,yang dilakukan oleh Chalid itu atas permintaan sendiri dan bukan diberhentikan. Karena persyaratannya sudah terpenuhi akhirnya diproses pensiun dininya itu.

"Sekali lagi, itu atas permintaan sendiri dan bukan diberhentikan,” pungkasnya.