KPU Surabaya Sebut Surat Persetujuan Pengunduran Dirut PDAM Maju Pilkada Dapat Menyusul

Ilustrasi Pemilu 2019 — Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menilai surat persetujuan pengunduran diri Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mujiaman maju Pilkada Surabaya 2020 dari wali kota setempat bisa menyusul. Adapun disusulkan batas waktu 30 hari.

"Yang menyusul surat persetujuan atas pengajuan pengunduran diri saja," kata anggota KPU Surabaya Soeparayitno seperti dikutip dari Antara, Senin, (24/8/2020).

Dia menuturkan, bakal calon nantinya menyertakan form model BB.3- KWK sebagai bagian syarat calon. Form tersebut merupakan pernyataan mundur dari BUMN/BUMD. Selain itu, surat pernyataan pengunduran diri yang menjadi bagian syarat pencalonan.

"Jadi beda, antara syarat calon dan syarat pencalonan. Yang BB.3-KWK diserahkan saat daftar, menjadi bagian syarat calon. Sedangkan yang keterangan tertulis atas tindak lanjut pengajuan pengunduran diri juga disertakan dalam dokumen syarat pencalonan," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Polrestabes Surabaya menggelar Deklarasi Damai Jelang Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 yang diikuti oleh Forkopimda Kota Surabaya, perwakilan partai politik, KPU, dan Panwaslu. Para perwakilan juga menandatangani kesepakatan bersama untuk “Jogo S...

2 dari 2 halaman

Dengan Batas Waktu 30 Hari

Untuk persetujuan pengunduran diri, kata dia, disusulkan dengan batas waktu 30 hari sebelum coblosan atau maksimal 9 November 2020. Selain itu diawali surat keterangan surat pengunduran diri dalam proses pejabat berwenang.

"Surat keterangan atas surat pengunduran diri dlm proses itu menjadi bagian dokumen syarat pencalonan. Semua diatur dalam PKPU 1 tahun 2020 atas perubahan ketiga PKPU 3 Tahun 2017," ujar dia.

Saat ditanya jika tidak mendapat persetujuan dari wali kota apakah pencalonan bisa gugur?, anggota KPU Surabaya divisi teknis penyelenggaraan ini mengatakan ketika bicara syarat pencalonan, di mana itu ada persetujuan pengunduran diri, bersifat komulatif. "Komulatif itu tidak boleh kurang satu pun syarat," ujar dia.