Ratusan Anggota BPD Kediri Unjuk Rasa, Ada Apa?

Liputan6.com, Surabaya- Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kediri memprotes honor yang diterima selama ini belum sepadan dengan tanggung jawab yang diemban. Mereka pun mengadakan unjuk rasa.

Dalam aksinya, massa juga membawa berbagai macam spanduk yang isinya tuntutan kesejahteraan bagi BPD tersebut. Massa juga berharap ada pelatihan bagi anggota BPD, karena setelah dilantik selama ini dibiarkan dan tidak ada pelatihan.

Padahal, sangat perlu bagi anggota BPD mendapatkan pelatihan tentang bagaimana ikut mengawasi program di desa. Perwakilan massa juga sempat ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Kediri dan hasilnya aspirasi mereka ditampung dan secepatnya dibahas oleh anggota DPRD. Setelah itu, massa membubarkan diri dengan tertib.

"Tuntutan kami agar perda disahkan oleh DPRD Kabupaten Kediri tentang honor yang 20 sampai 35 persen dari tunjangan kepala desa," kata Dewan Pengarah BPD Kabupaten Kediri Budi Nugroho saat aksi di Kediri, seperti yang dikutip dari Antara, Kamis (3/9/2020).

Ia mengungkapkan selama ini honor yang diberikan untuk anggota BPD Kabupaten Kediri sangat minim. Per bulan, hanya Rp125.000 ribu per orang. Padahal, tanggung jawab yang diemban oleh BPD juga cukup besar, termasuk ikut mengawasi tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Selain itu, ketika ada pemeriksaan terkait dengan hukum, anggota BPD juga lebih banyak menggunakan dana pribadi. Tidak ada anggaran dari desa yang dipergunakan, karena tidak dialokasikan di APBDes. Dana untuk honor BPD itu, bisa diambilkan dari alokasi dana desa (ADD). Rata-rata jumlah BPD di Kabupaten Kediri per desa ada 7 sampai 9 orang. Saat ini, jumlah ADD nominal-nya cukup besar sehingga dipastikan untuk honor BPD bisa mencukupi.

Ia juga menegaskan, aksi ini tidak ada kaitannya dengan politik kendati dalam waktu dekat Kabupaten Kediri akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada Desember 2020.

Saksikan video pilihan berikut ini: