Perlu Pakta Integritas ASN Pemkot Surabaya di Pilkada Surabaya, Mengapa?

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Surabaya- Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta inspektorat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya selama pelaksanaan Pilkada 2020. Tujuannya, supaya mereka tidak terlibat dalam kegiatan politik selama pilkada berlangsung.

“Harusnya ada pakta integritas bagi seluruh ASN Pemkot Surabaya untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada Surabaya,” ujar anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Bahtiar Rifai, seperti yang dikutip dari Antara, Minggu (4/10/2020).

Ia menilai pakta integritas menjadi penting karena salah satu peserta Pilkada Surabaya 2020 adalah mantan ASN Pemkot Surabaya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Surabaya Basari mengatakan usulan penetapan pakta integritas dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah disampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya sebagai pimpinan tertinggi ASN. Terkait sanksi ASN terhadap pelanggaran Pilkada, yakni sanksi ringan, sedang dan berat.

"Jadi terkait pelanggaran-pelanggaran pilkada itu bisa dipilah. Bawaslu dengan kejaksaan juga bisa menilai unsur pidananya terhadap ASN (Pemkot Surabaya) yang melanggar," ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengeluarkan surat edaran kepada ASN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, yang mewajibkan berganti baju saat berada di kantor. Surat edaran itu, ditandatangani Wali Kota Surabaya per tangg...