Khofifah Sebut Ada 22 Daerah Jatim Rawan Bencana Hidrometeorologi, Ini Daftarnya

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada November 2020 hingga Maret 2021.

"Sedikitnya, terdapat 22 kabupaten/kota yang berstatus rawan bencana hidrometeorologi," ujar Khofifah ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis, 29 Oktober 2020.

Dari 22 daerah itu, kawasan rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya, seperti Sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban, dilansir dari Antara.

Kemudian potensi banjir akibat luapan sungai Berantas, yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

Sedangkan di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh luapan sungai Welang. Demikian juga di Madura, beberapa daerah biasa terdampak luapan Sungai Kemuning.

Bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor, yakni harus diwaspadai wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan.

"Daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit yang berpotensi longsor saat musim hujan," ucap Khofifah.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk tiga hari ke depan berupa potensi terjadinya hujan lebat disertai petir dan angin kencang hingga 27 Oktober.

2 dari 2 halaman

Upaya Mitigasi

Sementara itu, beberapa waktu lalu orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut sudah meminta instansi bidang kebencanaan masing-masing BMKG, BPBD, Dishub, PU Cipta Karya, Binamarga, dan Dinas Sosial untuk mendetailkan mitigasi menyusul adanya potensi bencana akibat La Nina.

Ia mengemukakan seluruh instansi terkait kebencanaan harus melakukan antisipasi bersama yang harus segera dibuat item yang lebih terukur, mulai dari hulu hingga hilir.

Ia juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera memitigasi secara detail dari hulu hingga hilir dengan mulai menghitung seluruh potensi dampak yang ditimbulkan terhadap sektor sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat, baik tempat evakuasi, dampak sosial dan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

"Kalau bisa mendetailkan koordinasi secara operasional akan bagus dalam melangkah menangani kesiapsiagaan bencana. Kami tidak ingin terlambat merespons adanya fenomena La Nina," tuturnya.